Sukses

Di Tengah Dinamika Politik AS-China, 14 Negara Pasifik Perkuat Kerja Sama dalam Forum FIPIC

14 negara kepulauan di kawasan Pasifik memperkuat kerja sama dalam forum FIPIC yang telah berdiri sejak tahun 2014.

Liputan6.com, Jakarta - 14 negara kepulauan di kawasan Pasifik memperkuat kerja sama dalam forum FIPIC yang telah berdiri sejak tahun 2014. Forum ini juga didirikan oleh India.

Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC) merupakan mekanisme yang akan meningkatkan hubungan negara kepulauan Pasifik serta meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di berbagai bidang yang mendukung pengembangan negara-negara tersebut, terutama di kawasan Indo Pasifik.

Negara-negara anggota FIPIC termasuk India di dalamnya bersama dengan Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Niue, Samoa, Kepulauan Solomon, Palau, Papua Nugini, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Kolaborasi awal negara yang masuk dalam forum ini mencakup berbagai bidang termasuk perawatan kesehatan dan obat-obatan, perubahan iklim, masalah kelaparan, kemiskinan, bencana alam, obat-obatan, pupuk, dan rantai pasokan makanan dan bahan bakar.

Inisiatif dalam perawatan kesehatan dan kedokteran termasuk pendirian rumah sakit kardiologi superspesialis, salah satunya di Fiji.

Seiring berkembangnya dinamika geopolitik, kekuatan global seperti China dan AS mengintensifkan keterlibatan mereka di Pasifik, pendekatan India dianggap punya potensi memberdayakan komunitas negara Pasifik, dikutip dari laman timesofoman, Minggu (6/8/2023).

FIPIC telah memperkuat jangkauan yang memungkinkan upaya kolektif menuju rasa saling menghormati, kerja sama, dan masa depan yang sejahtera bagi negara-negara Kepulauan Pasifik.

Dalam KTT FIPIC ke-3 yang baru-baru ini diadakan di Port Moresby, Papua Nugini pada 22 Mei 2023, Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa Negara-negara Kepulauan Pasifik (PIC) adalah elemen penting.

PM India Modi juga berencana meluncurkan Rencana Aksi 12 langkah yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak Negara-negara Kepulauan Pasifik yang meliputi prakarsa di bidang kesehatan, kedokteran, pengembangan industri kecil, perubahan iklim, dan energi terbarukan yang berpusat pada kebutuhan manusia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kongres AS Pertimbangkan Pendanaan untuk Lawan Pengaruh China di Kepulauan Pasifik

Di tengah panasnya politik AS-China yang berdampak pada kawasan Indo Pasifik, terutama negara-negara pasifik, para anggota Kongres Amerika Serikat kini meninjau proposal pemerintahan Biden untuk memperbarui perjanjian berusia 20 tahun dengan tiga negara Kepulauan Pasifik.

Tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk melawan pengaruh China di kawasan tersebut. Namun, waktu yang diperlukan untuk membahas dan akhirnya menyetujui proposal itu hampir habis.

Perjanjian Asosiasi Bebas, yakni perjanjian dengan tiga mitra di Kepulauan Pasifik secara efektif memungkinkan Washington menghambat akses Beijing ke sekitar 5,6 juta kilometer persegi Samudra Pasifik.

Joseph Yun adalah utusan khusus untuk menegosiasikan perjanjian itu. “Pasal yang mendasari perjanjian ini adalah kemampuan kita untuk mengontrol akses ke darat, laut, dan udara dari negara-negara ini,” ujarnya, dikutip dari laman VOA Indonesia.

3 dari 3 halaman

Minta Kongres AS Setujui Pendanaan Rp105 Triliun

Joseph Yun adalah kepala negosiator perjanjian yang disebut sebagai “Compacts” itu. Dia meminta Kongres AS untuk menyetujui permohonan dana sebesar 7,1 miliar dolar (sekitar Rp105 triliun) bantuan ekonomi selama 20 tahun untuk Negara Federasi Mikronesia, Republik Palau, dan Republik Kepulauan Marshall. Perjanjian yang berlaku saat ini akan berakhir pada 30 September mendatang.

Mengenai belum rampungnya pembahasan mengenai perjanjian dengan ketiga negara kepulauan di Pasifik itu, Randall Schriver, mantan Asisten Menteri Pertahanan, menyampaikan pendapatnya. “Kita perlu menyelesaikan ini, dan saya berharap kita akan segera melakukannya.”

Randall Schriver menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik di bawah Presiden Donald Trump.

Dia menambahkan, “Jepang, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru —negara-negara itu semuanya khawatir bahwa kita mungkin tidak dapat memenuhi tenggat ini dan konsekuensinya membuka akses bagi China.”

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.