Indonesia Desak 5 Poin Konsensus untuk Akhiri Krisis Politik Myanmar

Menlu Retno Marsudi mengatakan lima poin konsensus ini merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar. Retno menegaskan ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer di Myanmar.

"Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar yaitu dengan rujukan utama implementasi 5PC (five poin consensus)," ujar Retno dalam jumpa pers bersama dengan Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta.

Zambry Abdul Kadir sepakat dengan Retno Marsudi bahwa ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar, dan bahwa lima poin konsensus ASEAN itu sedianya dilaksanakan secara keseluruhan.

"Kerja-kerja ASEAN tidak boleh ditentukan oleh junta tentara Myanmar. Dalam hal ini Malayasia dan Indonesia akan memastikan keadaan di Myanmar tidak akan mengganggu community di ASEAN," kata Zambry.

Terkait hal ini, Jokowi dan PM Malaysia Anwar Ibrahim juga mendesak implementasi konsensus Myanmar.

"Mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan five point consensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan five point concensus," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor hari Senin.

Sementara itu, PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa implementasi lima poin konsesus merupakan upaya terbaik menyelesaikan masalah krisis kemanusiaan di Myanmar. Hal ini, kata dia, demi kesejahteraan masyarakat di Myanmar.

"Usaha melaksanakan persetujuan ini perlu diteruskan selaras dengan keputusan para Pemimpin ASEAN di Sidang Kemuncak ASEAN pada November tahun lalu," kata Anwar Ibrahim.

"Pihak berkuasa tentera Myanmar digesa memberikan komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan Kemuafakatan Lima Perkara ini secara segera dan bermakna demi kesejahteraan rakyat Myanmar," sambung PM Anwar Ibrahim.