Keketuaan ASEAN hingga Kerja Sama Ekonomi, Ini Fokus Diplomasi Indonesia Tahun 2023

Prioritas selanjutnya adalah aktif menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan, termasuk terus membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Indonesia juga akan terus membantu rakyat Afghanistan, terutama kaum wanita, terutama kaum wanita, dalam memperoleh akses pendidikan. Dukungan bagi pelaksanaan intra-Afghan Dialogue dan kerja sama ulama, termasuk Dialog Ulama Trilateral Indonesia-Qatar-Afghanistan akan diteruskan," tutur Retno.

"Kita akan mendorong OKI untuk lebih aktif dalam menyelesaikan isu Palestina, Afghanistan, dan juga terus mendukung upaya perdamaian Ukraina dan Rusia.Tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua MIKTA. Keketuaan Indonesia akan mengusung tiga prioritas besar: Penguatan multilateralisme, pemulihan inklusif, serta transformasi digital. Indonesia akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA sebagai bridge builder dalam penyelesaian berbagai isu global," imbuhnya.

Terkait keketuaan ASEAN 2023, Indonesia ingin menjadikan ASEAN resilien dan barometer kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dankesejahteraan kawasan dan dunia.

"Keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth'. Dengan ASEAN Matters, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond. Melalui sub-tema Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad untuk terus menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. The history and the story of ASEAN are always related to economy," jelas Menlu Retno.

Di bawah sub-tema "Epicentrum of Growth", menurut Retno, sejumlah kerja sama akan diperkuat, antara lain ketahanan pangan kawasan, ketahanan energi, kesehatan, dan kerja sama keuangan.

"Kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, penghormatan terhadap hukum internasional dan kerja sama yang inklusif merupakan kunci bagi ASEAN untuk menjadi Epicentrum of Growth. Untuk itu, implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) akan menjadi ruh besar pelaksanaan prioritas Keketuaan Indonesia," tambahnya.

Mengenai Myanmar, sebagai Ketua ASEAN 2023 dan sesuai amanah 5-point consensus (5PC), Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin membantu negara itu keluar dari krisis politik.

"Office of Special Envoy akan dibentuk dan dipimpin oleh menteri luar negeri," jelas Menlu Retno seraya menambahkan bahwa langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN, antara lain adherence to the rule of law, good governance, and the principles of democracy and constitutional government.

Sesuai 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders.

"Hanya melalui engagement dengan semua stakeholders, maka mandat 5PC mengenai fasilitasi bagi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan. Kolaborasi dengan Utusan Khusus Sekjen PBB akan terus dilakukan. Indonesia meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan untuk Sekjen ASEAN dan AHA Centre, agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan," tegas Menlu Retno.

Menlu Retno sendiri mengakui bahwa implementasi 5PC oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan. Demikian juga dengan isu Rohingya.

"Dalam tiga bulan terakhir ini, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan tambahan ini, maka terdapat 1.500 migran etnis Rohingya ter-registrasi di Indonesia. Penyelesaian masalah Rohingya menjadi lebih sulit dengan situasi Myanmar saat ini. Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan," imbuhnya.