Myanmar Bikin Kecewa, Pengamat Dorong Keketuaan Indonesia Review ASEAN Charter

Menlu Retno mengungkapkan kekecewaan ASEAN dalam pidato tahunannya yang berlangsung pada Rabu.

"ASEAN kecewa. Terlepas dari semua upaya ketua dan seluruh negara anggota, implementasi 5PC oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan. Penyelesaian masalah Rohingya juga tidak mengalami kemajuan," ungkap Menlu Retno.

Dalam tiga bulan terakhir, sebut Menlu Retno, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan demikian, jumlah pengungsi Rohingya yang teregistrasi di Indonesia mencapai 1.500 orang.

"Penyelesaian masalah Rohingya menjadi lebih sulit dengan situasi Myanmar saat ini. Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan," jelas Menlu Retno.

Adapun isi 5PC terkait Myanmar antara lain, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak menahan diri sepenuhnya; dialog konstruktif antara semua pihak terkait harus segera dimulai; utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekjen ASEAN; ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; dan utusan khusus serta delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Menlu Retno menyatakan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 tidak akan membiarkan isu Myanmar menyandera proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN.

"Sebagai ketua dan sesuai amanah 5PC, Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Office of special envoy akan dibentuk dan dipimpin oleh menteri luar negeri. Langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN secara keseluruhan, antara lain adherence to the rule of law, good governance, and the principles of democracy and constitutional government," tegas Menlu Retno.

"Sesuai 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders. Hanya melalui engagement tersebut maka maka 5PC mengenai memfasilitasi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan. Kolaborasi dengan utusan khusus sekjen PBB akan terus dilakukan. Indonesia meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan bagi Sekjen ASEAN dan AHA Centre agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan," imbuhnya.

Myanmar kian terjerumus ke dalam krisis politik menyusul kudeta militer terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Militer yang mengalami kekalahan dalam pemilu menuding telah terjadi kecurangan.

Kudeta militer tersebut mengakibatkan Aung San Suu Kyi dibui. Pada Desember lalu, ia kembali dijatuhi vonis, yakni tujuh tahun penjara atas lima tuduhan korupsi.

Dengan vonis terbaru itu, Aung San Suu Kyi berarti harus menjalani hukuman penjara selama 33 tahun. Myanmar bergeming kendati dunia terus menggugat keadilan dalam proses persidangan Aung San Suu Kyi.

Jauh sebelum kudeta terjadi, Myanmar telah menuai kecaman internasional atas kebijakan diskriminasi mereka terhadap etnis Rohingya.