Erdogan ke Swedia dan Finlandia: Ekstradisi Dulu 130 Teroris Baru Bisa Gabung NATO

Finlandia menafsirkan permintaan Erdogan tersebut sebagai respons marah atas insiden di Stockholm, Swedia, di mana pekan lalu patung menyerupai dirinya digantung selama sebuah aksi protes.

"Saya yakin, ini pasti reaksi terhadap peristiwa dalam beberapa hari terakhir," kata Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto kepada YLE.

Pasalnya, kata Haavisto, dia tidak mengetahui adanya persyaratan baru dari Turki.

Menanggapi insiden di Stockholm, Turki sendiri telah membatalkan rencana kunjungan Ketua Parlemen Swedia Andreas Norlen ke Ankara. Belakangan, Norles dilaporkan justru mengunjungi Helsinki.

"Kami menekankan bahwa di Finlandia dan Swedia kami memiliki kebebasan berekspresi. Kami tidak dapat mengontrolnya," kata juru bicara parlemen Finlandia Matti Vanhanen terkait dengan protes yang menyinggung Erdogan.

Perdana Menteri Swedia Kristersson mengatakan pada Senin bahwa negaranya berada dalam "posisi yang baik" untuk mengamankan ratifikasi Turki atas pengajuan keanggotaannya di NATO.

Sebelumnya, juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan pada Sabtu bahwa waktu hampir habis bagi parlemen Turki untuk meratifikasi pengajuan keanggotaan NATO oleh Swedia dan Finlandia mengingat negara itu akan menggelar pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Mei.

Turki selama ini menuduh Swedia dan Finlandia melindungi pemberontak Kurdi. Ankara pun meminta dua negara itu bergabung dengan mereka dalam melawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Hal lainnya yang memicu amarah Erdogan adalah pada akhir Desember, Mahkamah Agung Swedia memblokir ekstradisi jurnalis Turki Bulent Kenes. Turki menuduh Kenes terlibat dalam upaya kudeta pada tahun 2016 untuk menggulingkan Erdogan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, ia mengharapkan Swedia dan Finlandia dapat bergabung dengan aliansi yang dipimpinnya itu paling cepat tahun ini. Namun, Stoltenberg tidak menampik bahwa keputusan itu bergantung pada parlemen Turki dan Hongaria.

"Saya berharap (aksesi itu akan dilakukan pada tahun 2023), tetapi saya tidak akan menjamin tanggal pastinya karena tentu saja itu adalah keputusan berdaulat parlemen Turki dan Hongaria" kata Stoltenberg.

"Finlandia dan Swedia jelas berkomitmen untuk kerja sama jangka panjang dengan Turki dan sudah tiba waktunya untuk menyelesaikan proses aksesi dan meratifikasi protokol aksesi," tambahnya.