Sukses

Prancis Segera Tarik Pasukan Militernya dari Burkina Faso

Sejak tahun 2018, pemerintah Prancis dan Burkina Faso memiliki kesepakatan yang mengizinkan kehadiran pasukan Prancis di Tanah Burkinabe.

Liputan6.com, Paris - Prancis akan menarik pasukan militernya dari Burkina Faso dalam waktu satu bulan. Hal tersebut diungkapkan Kementerian Luar Negeri Prancis pada Rabu (25/1/2023).

"Menyusul permintaan resmi dari pemerintah Burkina Faso untuk melakukannya, misi militer Prancis akan berakhir sebulan setelah menerima permintaan tertulis itu," kata Kementerian Luar Negeri Prancis seperti dikutip dari CNN, Jumat (27/1)

Sejak tahun 2018, pemerintah Prancis dan Burkina Faso memiliki kesepakatan yang mengizinkan kehadiran pasukan Prancis di Tanah Burkinabe. Pasukan Prancis telah dikerahkan di Afrika Barat sejak tahun 2013 untuk melawan kelompok ekstremis di Sahel.

2 dari 3 halaman

Keberadaan Militer Prancis di Afrika

Penarikan ini adalah langkah mundur terbaru bagi jejak militer Prancis di wilayah Sahel, setelah sebelumnya Prancis juga menarik pasukannya dari Mali pada tahun 2022 menyusul kudeta militer di negara tersebut dan akhirnya putusnya hubungan dengan pemerintah Mali.

Angkatan Bersenjata Prancis menolak mengomentari komposisi misi di Burkina Faso, menambahkan bahwa mereka juga tidak akan berkomentar tentang bagaimana penarikan itu akan memengaruhi operasi Prancis di wilayah Sahel.

3 dari 3 halaman

Dianggap Belum Cukup Berbuat Banyak

Kementerian luar negeri Prancis mengatakan pada Kamis bahwa mereka juga memanggil duta besarnya untuk Burkina Faso, mengutip "konteks perkembangan terakhir", sehari setelah Paris mengumumkan akan menarik pasukannya dari negara Afrika itu.

"Kami telah memutuskan untuk memanggil duta besar kami... untuk melakukan konsultasi tentang negara dan perspektif kerja sama bilateral kami", kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Protes oleh penentang kehadiran militer Prancis telah melonjak di Burkina Faso, sebagian terkait dengan persepsi bahwa Prancis belum cukup berbuat banyak untuk mengatasi pemberontakan ekstremis yang telah menyebar dalam beberapa tahun terakhir dari negara tetangga Mali.