PM Jepang Fumio Kishida Pecat Sekretaris Gara-Gara Pernyataan Homofobia

Pada Jumat sore, Arai meminta maaf secara publik.

"Saya minta maaf karena telah menggunakan ekspresi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Saya merasa kasihan (menyebabkan masalah bagi) dengan perdana menteri, karena dia tidak berpikir seperti itu. Saya menyebabkan masalah (bagi perdana menteri) karena pendapat saya sendiri," tambah Arai. "Tidak seharusnya pejabat seperti saya menyampaikan hal-hal seperti itu."

Banyak anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) beraliran konservatif yang dipimpin oleh Kishida menentang pernikahan sesama jenis, merujuk pada apa yang mereka katakan sebagai nilai-nilai tradisional negara seperti peran perempuan dalam membesarkan anak.

Arai bukan satu-satunya pejabat publik yang tersandung skandal homofobia. Akhir tahun lalu, Wakil Menteri Parlemen di Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, Mio Sugita, dipecat karena pernyataan homophobianya pada tahun 2018. Saat itu, dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak mendukung pasangan LGBT karena mereka tidak dapat melahirkan keturunan dan karenanya tidak produktif.

Jepang menjadi satu-satunya negara Kelompok Tujuh (G7) yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis atau serikat sipil.

Apa yang menimpa Arai menambah daftar skandal yang terjadi di sekitar PM Kishida.

Sebelumnya, Shotaro Kishida, putra sulung PM Kishida dan sekretaris eksekutifnya, dilaporkan pergi belanja dan jalan-jalan di Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat menggunakan kendaraan resmi saat dia menemani ayahnya melawat ke sana pada Januari.

Serangkaian skandal dan kesalahan langkah telah mendorong peringkat persetujuan terhadap PM Kishida ke dalam zona bahaya, yakni di bawah 30 persen dalam jajak pendapat terbaru, sementara PM Kishida tengah berjuang untuk menahan dampaknya menjelang pemilihan lokal musim semi ini.