3 Ancaman Terbesar Dunia 2023: Rusia, Xi Jinping, dan Disrupsi Teknologi

Kongres Partai Komunis China pada Oktober 2022, telah melanggengkan cengkeraman kekuasaan Xi Jinping yang tidak tertandingi sejak Mao Zedong. Dia berhasil mempertahankan posisi sebagai sekjen untuk kali ketiga.

Setelah menempatkan sekutu terdekatnya di Komite Tetap Politbiro, Xi Jinping hampir tidak terkekang dalam kemampuannya untuk mengejar agenda kebijakan statis dan nasionalisnya.

"Keputusan sewenang-wenang, volatilitas kebijakan, dan ketidakpastian yang meningkat akan menjadi endemik di China pada era Xi Jinping. Itu adalah tantangan global yang masif... mengingat realitas kediktatoran negara kapitalis yang belum pernah terjadi sebelumnya memiliki peran yang begitu besar dalam ekonomi global," sebut laporan Eurasia Group.

Eurasia Group menandai risiko pada tiga area terkait dengan kekuasaan tanpa batas Xi Jinping.

"Pertama, efek buruk dari pengambilan keputusan terpusat terkait kesehatan masyarakat. Beberapa minggu lalu, Xi Jinping mengakhiri kebijakan nol COVID-19 dengan sewenang-wenang, cara yang sama seperti saat dia menerapkannya lebih dari dua tahun lalu. Keputusannya yang cepat untuk mencabut semua pembatasan dan membiarkan virus menyebar tanpa terkendali meskipun tingkat vaksinasi lansia rendah, tanpa memperingatkan warga dan pemerintah daerah, dan tidak adanya persiapan yang memadai untuk mengatasi wabah memastikan bahwa lebih dari satu juta orang China akan meninggal," ungkap Eurasia Group.

"Jika jenis COVID-19 baru yang parah muncul, Xi Jinping membuatnya lebih mungkin menyebar luas di China dan sekitarnya. China tidak mungkin mengidentifikasi varian baru karena kurangnya pengujian dan pengurutan untuk mengenali penyakit yang lebih parah mengingat sistem kesehatan yang kewalahan dan membiarkan berita tentang varian yang lebih parah keluar mengingat rekam jejak Xi Jinping dalam hal transparansi. Dunia akan memiliki sedikit atau tidak ada waktu untuk bersiap menghadapi virus yang lebih mematikan."

Area kedua adalah ekonomi. "Perekonomian China dalam keadaan rapuh setelah dua tahun menerapkan kebijakan pengendalian COVID-19 yang keras. Kebijakan yang memaksa pengurangan utang dan anjloknya pembeli rumah serta sentimen pasar telah menghentikan pertumbuhan di sektor real estate, menguras pendapatan pemerintah daerah."

"Gagal bayar utang terancam menyebar ke sektor keuangan yang lebih luas. Sudah lama terjadi bahwa lebih banyak pertumbuhan PDB global berasal dari pasar yang lebih berisiko secara politik seiring dengan meluasnya jejak ekonomi China. Namun, pada tahun 2023, prospek China menjadi lebih penting, mengingat meningkatkan risiko resesi di tempat lain," jelas laporan Eurasia Group.

Pertumbuhan global yang melemah dan tantangan domestik yang semakin dalam telah menuntut pengelolaan ekonomi yang kompeten dari Beijing. Tetapi, kepemimpinan Xi Jinping disebut justru memunculkan keburaman dan ketidakpastian.

"Keputusan tiba-tiba China untuk menunda perilisan data ekonomi yang telah lama dijadwalkan selama Kongres Partai ke-20 merupakan pertanda buruk yang akan terjadi di pasar global. Minimal, sensitivitas pasar dan perusahaan yang meningkat terhadap suara tunggal Xi Jinping akan mengundang gejolak dalam menanggapi setiap sinyal yang disampaikannya, yang mengakibatkan penyesuaian harga risiko kredit yang pada gilirannya mendorong gagal bayar utang dan kebangkrutan. Beijing akan berjuang untuk mengelola tekanan-tekanan ini dalam lingkungan kekuasaan terpusat dan perdebatan yang mencekik."

Area risiko terakhir adalah kebijakan luar negeri. Afinitas pribadi Xi Jinping untuk Putin disebut akan memengaruhi seberapa dekat China bersedia untuk menyelaraskan diri dengan negara maju dan negara berkembang. Pada 4 Februari 2022, Xi Jinping telah mengumumkan persahabatan tanpa batas dengan Rusia, memberikan kredibilitas atas invasi ke Ukraina.

"Pandangan nasionalis dan gaya tegas Xi Jinping akan menggerakkan hubungan Beijing dengan dunia. Xi Jinping tidak mencari krisis jangka pendek, mengingat skala dan kesegeraan tantangan ekonomi di dalam negeri. Namun, diplomasi 'prajurit serigala' tetap akan meningkat saat para diplomat menyalurkan retorika berani Xi Jinping, seringkali dengan mengorbankan keterlibatan yang efektif," sebut laporan Eurasia Group.

Ironi yang terjadi saat ini adalah AS tidak hanya menjadi pengekspor utama demokrasi, tapi juga pengekspor utama alat-alat yang merusak demokrasi melalui inovasi teknologi yang sebagian besar terjadi di sana.

"Kemajuan teknologi yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan (AI) akan mengikis kepercayaan sosial, memberdayakan para demagog dan otoriter, serta mengganggu bisnis dan pasar," sebut Eurasia Group dalam laporannya.

"Tahun ini akan menjadi titik kritis bagi peran teknologi yang mengganggu di masyarakat. Bentuk baru AI, yang dikenal sebagai AI generatif, akan memungkinkan pengguna membuat gambar, video, dan teks yang realistis hanya dengan beberapa kalimat panduan. Model bahasa besar seperti GPT-3 dan GPT-4 yang akan segera dirilis akan dapat lulus uji Turing dengan andal — sebuah Rubicon untuk kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia. Dan kemajuan dalam perangkat lunak deepfake, pengenalan wajah, dan sintesis suara akan membuat kendali atas keserupaan seseorang menjadi peninggalan masa lalu. Aplikasi yang ramah pengguna seperti ChatGPT dan Stable Diffusion akan memungkinkan siapa pun yang paham teknologi memanfaatkan kekuatan AI."

Menurut Eurasia Group, kemajuan-kemajuan teknologi tersebut mewakili perubahan dalam potensi AI untuk memanipulasi orang dan menabur kekacauan politik.

"Ketika hambatan untuk membuat konten tidak ada lagi, volume konten meningkat secara eksponensial, membuat sebagian besar orang tidak mungkin membedakan fakta dari fiksi... Disinformasi akan tumbuh subur, dan kepercayaan -dasar kohesi sosial, perdagangan, dan demokrasi yang sudah lemah- akan semakin terkikis," ungkap laporan Eurasia Group.

Terobosan dalam teknologi jelas akan memiliki efek politik dan ekonomi yang luas.

Demagog dan populis, sebut laporan Eurasia Group, akan mempersenjatai AI untuk keuntungan politik yang sempit dengan mengorbankan demokrasi dan masyarakat sipil. Kita telah melihat orang-orang seperti Donald Trump, Jair Bolsonaro dari Brasil, dan Viktor Orbán dari Hungaria memanfaatkan kekuatan media sosial dan disinformasi untuk memanipulasi para pemilih dan memenangkan pemilihan, tetapi kemajuan teknologi akan menciptakan keuntungan struktural bagi setiap pemimpin politik untuk menggunakan alat-alat ini.

"Aktor politik akan menggunakan terobosan AI untuk menciptakan pasukan berbiaya rendah berupa bot mirip manusia yang bertugas mengangkat kandidat tertentu, menjajakan teori konspirasi dan berita palsu, memicu polarisasi, memperburuk ekstremisme bahkan kekerasan," jelas Eurasia Group.

"Alat-alat (terobosan teknologi) ini juga akan menjadi hadiah bagi para otokrat yang bertekad merusak demokrasi di luar negeri dan membungkam perbedaan pendapat di dalam negeri. Dalam isu ini, Rusia dan China memimpin... Beijing yang sudah menggunakan sensor, teknologi seluler, dan pengenalan wajah untuk melacak pergerakan, aktivitas, dan komunikasi warganya akan menerapkan teknologi baru tidak hanya untuk memperketat pengawasan dan kontrol terhadap masyarakatnya sendiri, tetapi juga untuk menyebarkan propaganda di media sosial dan mengintimidasi komunitas berbahasa Tionghoa di luar negeri, termasuk di negara demokrasi Barat."