PM Jepang Fumio Kishida Minta Maaf Atas Komentar Anti-LGBT Eks Ajudan

Pada Jumat sore, Arai meminta maaf secara publik.

"Saya minta maaf karena telah menggunakan ekspresi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Saya merasa kasihan (menyebabkan masalah bagi) dengan perdana menteri, karena dia tidak berpikir seperti itu. Saya menyebabkan masalah (bagi perdana menteri) karena pendapat saya sendiri," tambah Arai. "Tidak seharusnya pejabat seperti saya menyampaikan hal-hal seperti itu."

Banyak anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) beraliran konservatif yang dipimpin oleh Kishida menentang pernikahan sesama jenis, merujuk pada apa yang mereka katakan sebagai nilai-nilai tradisional negara seperti peran perempuan dalam membesarkan anak.

Arai bukan satu-satunya pejabat publik yang tersandung skandal homofobia. Akhir tahun lalu, Wakil Menteri Parlemen di Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, Mio Sugita, dipecat karena pernyataan homophobianya pada tahun 2018. Saat itu, dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak mendukung pasangan LGBT karena mereka tidak dapat melahirkan keturunan dan karenanya tidak produktif.

Di antara negara-negara demokrasi besar yang tergabung dalam Kelompok Tujuh (G7), Jepang adalah satu-satunya yang tidak memiliki aturan hukum pernikahan sesama jenis atau serikat sipil, sesuatu yang menurut para juru kampanye menyebabkan masalah di berbagai bidang mulai dari imigrasi hingga warisan dan perawatan medis.