Moldova: Rusia Merencanakan Penggulingan Pemerintah Pro-Uni Eropa

Liputan6.com, Chisinau - Presiden Moldova Maia Sandu menuduh Rusia merencanakan penggulingan pemerintah pro-Uni Eropa negara itu melalui kekerasan yang disamarkan sebagai protes oposisi.

Plot Rusia itu diungkapkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky minggu lalu. Di hadapan para pemimpin Uni Eropa, Zelenskiy mengklaim, Ukraina mencegat rencana intelijen Rusia setelah menemukan dokumen yang menunjukkan "siapa, kapan, dan bagaimana akan menghancurkan demokrasi Moldova serta membangun kendali" atas negara itu.

Pada Senin (13/2/2023), beberapa hari setelah pemerintah Moldova pimpinan Perdana Menteri Natalia Gavrilita mengundurkan diri, Sandu mengatakan bahwa lembaga lokal mengonfirmasi plot Rusia. Menurutnya, itu bukanlah rencana baru.

Rencana itu, ujar Sandu, melibatkan warga Rusia, Montenegro, Belarusia, dan Serbia yang memasuki Moldova untuk mencoba memicu protes dalam upaya mengubah pemerintah yang sah menjadi pemerintah ilegal yang dikendalikan oleh Federasi Rusia.

"Upaya Kremlin untuk membawa kekerasan ke Moldova tidak akan berhasil. Tujuan utama kami adalah keamanan warga negara dan negara. Tujuan kami adalah perdamaian dan ketertiban umum di negara ini," ujar Sandu seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (14/2).

"Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membatalkan tatanan konstitusional, untuk mengubah kekuasaan yang sah menjadi tidak sah yang akan menempatkan negara kita pada sisi Rusia untuk menghentikan proses integrasi Eropa, selain itu juga agar Moldova dapat digunakan oleh Rusia dalam perang melawan Ukraina."

2 dari 3 halaman

Kena Imbas Langsung Perang Rusia Vs Ukraina

FOTO: Tanda Perdamaian Raksasa dari Belgia untuk Perang di Ukraina — Orang-orang berdiri sekitar tanda perdamaian raksasa dengan pesan 'Hentikan Minyak Putin' jelang KTT Uni Eropa dan NATO di Brussels, Belgia, 22 Maret 2022. Pengunjuk rasa meminta para pemimpin Uni Eropa memberlakukan larangan penuh terhadap bahan bakar Rusia. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Moldova, negara yang merupakan bekas wilayah Uni Soviet itu berbatasan dengan Ukraina dan Rumania. Bersama dengan Ukraina, Moldova juga diberikan status kandidat pada Juni lalu untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Moldova yang merupakan salah satu negara termiskin di Eropa, dihadapkan pada aliran pengungsi dalam jumlah besar, inflasi yang melonjak, pemadaman listrik, dan ketidakstabilan di wilayah Transnistria yang memisahkan diri. Wilayah Transnistria dikendalikan oleh separatis pro-Rusia.

Rusia tahun lalu membantah ingin campur tangan di Moldova, setelah pihak berwenang di Transnistria mengatakan mereka telah menjadi sasaran serangkaian serangan.

3 dari 3 halaman

3 Prioritas Pemerintah Baru

Pemerintah Moldova pimpinan Perdana Menteri Natalia Gavrilita yang pro-Uni Eropa mengumumkan mundur setelah tidak kuat menghadapi sejumlah krisis yang melanda negara tetangga Ukraina itu. (Dok. AFP)

Sandu telah menominasikan penasihat pertahanannya, Dorin Recean, untuk menjadi perdana menteri Moldova pada Jumat setelah pengunduran diri pemerintahan sebelumnya. Recean yang merupakan mantan menteri teknologi informasi dan komunikasi menegaskan, dia bermaksud menjaga Moldova tetap di jalur pro-Uni Eropa.

"Pemerintahan baru akan memiliki tiga prioritas, yaitu ketertiban dan disiplin, kehidupan dan ekonomi baru, serta perdamaian dan stabilitas," katanya. "Pemerintah baru akan melanjutkan implementasi strategi Moldova, integrasi ke dalam Uni Eropa."

Salah satu yang akan menjadi tugas Recean adalah mengelola krisis energi. Kenaikan harga yang tajam telah memicu protes jalanan pada tahun lalu, di mana para demonstran menyerukan pemerintah dan presiden mengundurkan diri.

Moldova juga ikut mengalami pemadaman listrik setelah serangan Rusia terhadap fasilitas energi Ukraina dan tengah berjuang untuk mengakhiri ketergantungannya pada gas Rusia.

Protes, yang diorganisir oleh oposisi Ilan Shor yang diasingkan, menandai tantangan politik paling serius bagi Presiden Sandu sejak kemenangan telaknya dalam pemilu tahun 2020 dengan platform pro-Eropa dan antikorupsi.