Pernyataan Selandia Baru Respons Foto dan Video Penyanderaan Pilot Susi Air

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md juga memastikan bahwa pilot Susi Air yang hilang usai insiden pembakaran pesawat di Papua, kini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Saya Menko Polhukam RI, ingin menyampaikan penjelasan dan sikap pemerintah terkait dengan tragedi atau peristiwa Susi Air yang sampai hari ini masih terjadi penyanderaan oleh sekelompok orang Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua yang masih menyandera Kapten Pilot Philip Merthens yang belum dilepas," ujar Mahfud kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

Menurut dia, pemerintah Indonesia tengah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan yang sifatnya persuasif. Pendekatan ini dilakukan karena mengutamakan keselamatan sandera.

“Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus melakukan komunikasi dengan pemeirntah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera Philps Mark Merthens. Penyanderaan warga sipil, penyanderaan warga sipil, dengan alasan apapun tidak dapat diterima,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera. Namun, pemerintah tidak menutup upaya lain dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air ini.

“Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, baik menurut konstitusi Republik Indonesia maupun menurut hukum internasional maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung,” ujar Mahfud Md.

Mahfud menegaskan, Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek. Oleh sebab itu, Papua hingga seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI.

“Terimakasih atas perhatiannya, terimakasih juga kepada pemerintah daerah, Polri, TNI, BIN, dll yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dalam menangani masalah ini,” Mahfud menandaskan. 

Sebelumnya, beredarnya foto di media sosial seorang warga negara asing (WNA) yang dikaitkan dengan sosok pilot Pesawat Susi Air, Kapten Philips M, disebut turut bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Di mana, foto itu memperlihatkan seorang pria berkulit putih dengan topi, jaket hitam dan celana pendek turut memegang Bendera Bintang Kejora. Sembari, didampingi beberapa orang tanpa baju dan memegang senjata.

Menanggapi foto tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan foto tersebut adalah hoaks. Karena Philips yang merupakan warga Selandia Baru itu masih dalam pencarian petugas sejak diduga disandera pada Selasa 7 Februari 2023.

"Personel Pilot Susi Air masih diduga bersama kelompok KST dan terus dilakukan pencarian sesuai kondisi lapangan," tegas Saleh saat dikonfirmasi, Sabtu 11 Februari 2023.

Pasalnya setelah ditelusuri pihak TNI, ternyata seorang WNA yang ditampilkan tersebut merupakan berita 1 tahun silam yakni Kamis 24 Februari 2022 yang telah tersebar di media sosial.

Saleh pun menyayangkan akan adanya foto hoaks tersebut. Dimana saat ini Pilot Susi Air masih dalam proses pencarian aparat keamanan untuk diselamatkan dan dievakuasi.

Selain itu, Saleh menjelaskan, kabar hoaks atau provokasi memang kerap beredar ketika KKB berbuat ulah

Hal itu seperti diungkapkan Brigjen TNI J.O. Sembiring bahwa KKB menyebar berita ke masyarakat Paro, Nduga kalau TNI melancarkan operasi militer dan mengancam masyarakat.

"Semua itu tidak benar, itu adalah upaya provokasi gerombolan KST dan simpatisannya. Itulah provokasi dan memutar balik fakta, jika terus dilakukan, bisa melanggar undang-undang," kata Saleh mengutip laporan dari Danrem 172/PWY.

TNI dan Polri pun juga mengevakuasi warga Distrik Paro yang merasa ketakutan.

"Saat ini TNI Polri juga menangani warga Distrik Paro yang eskodus karena merasa ketakutan. Termasuk atas permintaan Bupati Nduga untuk membantu evakuasi," terang Herman.

Sementara itu, Amnesty Internasional Indonesia mengecam pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot serta 5 penumpang Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Mereka juga menyandera 15 pekerja proyek Puskesmas di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid pun mendesak agar sandera segera dibebaskan.

"Kami mengecam keras serangan terhadap warga dan obyek sipil di Papua. Kami mendesak agar pilot dan sejumlah orang lainnya yang disandera segera dibebaskan dalam keadaan selamat," kata Usman dalam siaran tertulis Amnesty Internasional Indonesia.

Dia meminta pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional. Dia pun berharap pemerintah mengutakan jalan nonkekerasan demi menyelamatkan warga sipil. 

Menurut dia, pembakaran pesawat dan penyanderaan ini merupakan bukti berulangnya kekerasan di Papua. Warga sipil pun kembali menjadi korbannya. Oleh karena itu, Amnesty Internasional Indonesia meminta pemerintah meninjau ulang pendekatan keamanan di wilayah tersebut.

"Insiden pembakaran pesawat dan penyanderaan ini sekali lagi menjadi bukti berulangnya kekerasan di wilayah Papua, dan warga sipil kembali menjadi korbannya. Kami menyerukan adanya peninjauan ulang atas pendekatan keamanan yang selama ini dipilih oleh negara," ujar Usman.

Dia mengingatkan soal kewajiban negara wajib untuk menjamin keselamatan setiap orang dari segala bentuk kekerasan, termasuk negara asing. Negara juga wajib mengusut dan menegakkan keadilan serta akuntabilitas.

"Negara terikat kewajiban internasional hak asasi manusia untuk menjamin keselamatan setiap orang, termasuk warga negara asing, dari segala bentuk kekerasan. Jika terjadi kekerasan, maka negara wajib untuk mengusut dan memastikan tegaknya keadilan dan akuntabilitas, bukan terus melanggengkan pendekatan lama yang selama puluhan tahun ini menimbulkan banyak korban," tutur Usman.

Dia menilai, penyelesaian kekerasan dengan jalur kekerasan akan memperparah kondisi. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menahan diri dan menghormati HAM.

"Ketiadaan penghukuman atas kekerasan atau impunitas semacam ini dan berlangsungnya pendekatan keamanan secara terus-menerus hanya akan memperparah kekerasan di sana. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hak asasi manusia," jelas Usman Hamid.