Putin Tangguhkan Kesepakatan Nuklir dengan AS, Pengamat Rusia Ungkap Alasannya

Liputan6.com, Moskow - Ketua Dewan Yayasan untuk Pengembangan dan Dukungan Club Valdai, Andrey Bystritsky menyampaikan analisanya terkait alasan Rusia menangguhkan partisipasinya di kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat (Stategic Arms Reduction Treaty/New Start).

Bystritsky menyebut Rusia telah menangguhkan partisipasinya karena sejumlah alasan kepada situs TASS, berikut ini di antaranya:

• Meningkatnya konfrontasi dengan blok NATO secara keseluruhan
• Keberadaan persenjataan nuklir negara anggota NATO lainnya
• Informasi tentang dugaan niat AS di bidang senjata nuklir
• Ketidakpatuhan Washington terhadap aturan perjanjian ini

Vladimir Putin sebelumnya telah mengatakan bahwa Rusia akan menangguhkan partisipasinya di kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Hal ini ia sampaikan dalam pidato kenegaraan dan bertepatan dengan peringatan satu tahun invasi besar-besaran Moskow ke Kyiv.

"Mereka ingin kita kalah strategis dan mengklaim ingin fasilitas nuklir kita," kata Putin.

"Dalam hal ini, saya terpaksa menyatakan bahwa Rusia menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian kontrol senjata nuklir."

Dikutip dari laman The Guardian, Rabu (22/2/2023), para ahli mengatakan bahwa Putin kini sudah melangkah lebih jauh dan akan menangguhkan laporan rutin tentang pergerakan senjata nuklir serta perkembangan terkait lainnya.

Ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Amerika Serikat.

"Rusia menangguhkan partisipasinya di New Start dan ikut sangat disayangkan serta tidak bertanggung jawab," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, kepada wartawan dalam kunjungan ke Athena.

"Kami akan mengawasi dengan cermat dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan Rusia. Kami tentu saja akan memastikan tetap berada dalam posisi yang tepat untuk keamanan negara kami sendiri dan sekutu kami."

Perjanjian New Start pada tahun 2010 berisi soal batasan pada persenjataan nuklir strategis yang dikerahkan dari dua kekuatan terbesar di dunia (Amerika Serikat-Rusia).

Kemudian, membatasi aset nuklir strategis. Perjanjian itu juga berisikan aturan pemantauan bersama atas kepemilikan persenjataan nuklir yang dikerahkan masing-masing pihak, serta koordinasi melalui komisi konsultatif bilateral.