Liputan6.com, Jakarta - Tanggal 24 Februari 2023 menandai satu tahun sejak Rusia pertama kali melancarkan invasi berskala penuh.
Sudah satu tahun lamanya rakyat Ukraina melawan agresi berkelanjutan oleh Rusia.
"Invasi Rusia tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan, dan melanggar hukum, dampak yang ditimbulkan oleh agresi Rusia tidak terhitung nilainya," ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam pernyataannya, seperti dikutip dari pernyataan tertulisnya, Jumat (24/2/2023).
Advertisement
Australia menyatakan turut serta memberi dukungan kepada Ukraina, dengan memberikan sanksi bagi setiap orang atau bagian yang diketahui mendukung Vladimir Putin dan pelaku utama dalam industri pertahanan Rusia.
"Dalam menghadapi agresi Rusia, rakyat Ukraina-yang dipimpin dengan tegas oleh Presiden Zelensky-telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Kami terus berada bersama Ukraina," ucapnya menegaskan keberpihakan Australia kepada Ukraina atas perang Ukraina dan Rusia.
Sebagai bentuk dukungan Australia kepada Ukraina, telah diberlakukan sanksi keuangan dengan target lebih lanjut dan larangan perjalanan bagi 90 orang, dan sanksi keuangan dengan target terhadap 40 entitas.
Daftar terbaru menunjukkan sejumlah perusahaan yang juga dikenakan sanksi karena diketahui mengabadikan kebohongan Kremlin untuk mengumpulkan dukungan bagi Presiden Putin dan para pelaku utama dalam industri pertahanan Rusia.
Berikut 5 perusahaan yang terkena sanksi Australia :
- Kalashnikov Concern, salah satu produsen senjata terbesar di Rusia
- Admiralty Shipyards, pengembang kapal selam
- Tupolev, perusahaan penerbangan
- Makeyev Rocket Design Bureau, perancang rudal
- Kurganmashzavod, produsen kendaraan tempur infanteri
Siapa Pun yang Mendukung Perang Ukraina, Australia Akan Jatuhkan Sanksi
Tak hanya perusahaan tersebut, Australia juga menetapkan sanksi kepada para menteri Rusia yang berwenang atas energi, sumber daya alam, industri, pendidikan, tenaga kerja, migrasi, dan kesehatan.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dalam pernyataannya, "Australia menjatuhkan sanksi tambahan, menargetkan mereka yang berada di Pemerintah Rusia yang membantu memperpanjang perang ini, mereka yang mendanai perang ini, dan mereka yang menyebarkan kebohongan untuk membenarkan perang ini."
Sanksi ini semakin tegas diberikan kepada setiap orang atau badan yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki kepentingan ekonomi dan strategis bagi Rusia atau yang mengancam integritas teritorial atau kedaulatan Ukraina.
Saat ini, Australia diketahui telah menjatuhkan lebih dari 1.000 sanksi untuk menanggapi invasi penuh yang dilakukan Rusia kepada Ukraina.
Penny Wong juga menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan Australia mencerminkan dukungan Australia kepada Ukraina dan merupakan tindakan yang berataskan norma-norma dasar kedaulatan dan integritas teritorial.
Advertisement
Tingkatkan Kemampuan Intelijen Ukraina, Australia Kirim Drone
Selain menegaskan sanksi, Australia juga memberikan bantuan militer tambahan untuk Ukraina.
Pemerintah Australia memberikan tambahan drone atau Sistem Udara Tanpa Awak (UAS). Melalui bantuan tersebut, Ukraina akan mendapatkan kemampuan pendukung saat bertempur di medan perang.
Wakil Perdana Menteri, Richard Marles, menjelaskan, “Menanggapi permintaan, Australia menyediakan lebih banyak Sistem Udara Tanpa Awak untuk Pemerintah Ukraina; dukungan ini akan memberikan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian di medan perang kepada Angkatan Bersenjata Ukraina saat mereka terus berjuang melawan agresi Rusia yang tidak beralasan.”
Australia telah secara terang-terangan menyatakan keberpihakannya pada Ukraina melalui pertemuan darurat PBB.
Australia dinyatakan telah bergabung dengan 140 negara lain untuk mendukung resolusi yang menyerukan perdamaian adil di Ukraina dalam Sesi Khusus Darurat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (23/2/2023).
Resolusi tersebut disetujui oleh 141 negara dari jumlah total 193 negara anggota PBB. Melalui resolusi tersebut, ditegaskan negara-negara yang mendesak keadilan segera ditegakkan di Ukraina dan meminta pelaku konflik untuk bertanggung jawab.
200 Prajurit Ukraina Lulus dari Pelatihan Militer Multinasional
Sementara itu sekitar 200 prajurit baru Ukraina akan diluluskan pada hari ini, Jumat, 24 Februari 2022, bertepatan satu tahun invasi Rusia.
“Pengumuman ini bertepatan dengan kelulusan pertama tentara Ukraina yang dilatih Australia sebagai bagian dari upaya pelatihan multinasional yang dipimpin Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina.” Richard Marles menyampaikan selamat melalui pernyataannya.
Pelatihan militer yang didukung oleh personel Pasukan Pertahanan Australia sebagai bagian dari Operasi Kudu ini juga termasuk dalam kontribusi Australia untuk program pelatihan multinasional yang dipimpin Inggris sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina.
Richard Marles berharap prajurit-prajurit baru tersebut dapat kembali ke Ukraina dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang akan menyelamatkan banyak nyawa di medan perang.
Banyaknya dukungan berupa bantuan yang diberikan Australia kepada Ukraina bertujuan untuk membantu mengakhiri pertempuran dua negara dan sesegera mungkin Ukraina dapat kembali mendapatkan keadilan dan keamanan.
Advertisement