Korea Utara Tembak 4 Rudal Jelajah ke Laut Jepang, Pamer Kesiapan Pasukan Tempur Nuklir

Awal pekan ini, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, menggambarkan Pasifik sebagai "jarak tembak kami".

Pada hari yang sama, Pyongyang menolak kecaman dari ketua PBB atas peluncuran rudal balistiknya baru-baru ini, mengatakan itu "tidak adil dan tidak seimbang" dan mengabaikan hak Korea Utara untuk membela diri.

Hubungan antara kedua Korea berada di salah satu titik terendah dalam beberapa dekade. Korea Utara menyatakan dirinya tahun lalu sebagai kekuatan nuklir yang "tidak dapat diubah" dan Kim menyerukan peningkatan "eksponensial" dalam produksi senjata, termasuk senjata nuklir taktis.

Negara Korea Utara yang tertutup itu juga melakukan uji tembak puluhan rudal pada tahun 2022, membuat postur keamanan di Asia Timur berada di ujung tanduk.

Seblumnya, Korea Selatan mengumumkan sanksi baru yang menyasar program senjata Korea Utara.

"Langkah tersebut menargetkan empat individu dan lima entitas, termasuk seorang warga negara Afrika Selatan dan dua perusahaan pelayaran Singapura, yang terkait dengan pengembangan senjata nuklir dan rudal Korea Utara," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin (20/2/2023), seperti dikutip dari Al Jazeera.

Dikutip dari Yonhap, tiga dari individu tersebut adalah warga Korea Utara yang dituduh terlibat dalam ekspor barang yang dikenakan sanksi atas nama Pyongyang, sementara warga Afrika Selatan dituding membantu mengamankan dana melalui pengembangan nuklir dan rudal serta menghindari sanksi.

Adapun lima institusi yang dijatuhi sanksi disebut telah terlibat dalam menghindari sanksi maritim atau memperdagangkan batu bara Korea Utara dan mengekspor minyak ke rezim tersebut.

Pengumuman terkait sanksi muncul setelah Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek dari pantai timurnya pada Senin pagi, dua hari setelah uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) pada Sabtu (18/2).

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) pada Minggu (19/2), mengadakan latihan udara bersama yang melibatkan pengebom B-1B sebagai tanggapan atas peluncuran ICBM oleh Pyongyang.

Bersama AS, Jepang, dan PBB, Korea Selatan mengutuk serangkaian peluncuran rudal terbaru Korea Utara sebagai provokasi ilegal.

Sanksi terbaru ini merupakan putaran keempat yang diumumkan di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol.

Awal bulan ini, Korea Selatan memberikan sanksi kepada empat individu Korea Utara dan tujuh entitas atas serangan dunia maya yang diyakini terkait dengan program senjata Korea Utara. Ini merupakan tindakan pertama Seoul yang berfokus pada aktivitas peretasan Pyongyang.

Pada Desember, Seoul bergabung dengan AS dan Jepang dalam mengumumkan sanksi atas uji coba rudal Pyongyang yang berulang kali, mengidentifikasi delapan individu dan tujuh lembaga yang disebut terkait dengan program pengembangan rudal dan senjata nuklir Korea Utara.

Namun, Andrei Lankov, seorang sarjana dan profesor Korea Utara di Kookmin University di Seoul, mengatakan bahwa sanksi tidak mungkin menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

"Korea Utara bertekad untuk mengembangkan ICBM yang mampu menyerang AS, sebagian sebagai pencegah, sebagian sebagai cara mengancam AS...," kata Lankov kepada Al Jazeera. "Jika Anda bertanya kepada saya apa yang bisa dilakukan, jawaban singkat saya adalah tidak ada."