1,4 Juta Orang Bakal Demo Mogok Kerja Tolak Reformasi Pensiun Prancis

Rencana Presiden Macron untuk menaikkan usia pensiun resmi dari 62 tahun menjadi 64 tahun dimaksudkan untuk menjadi kebijakan unggulan masa jabatan keduanya, yang dimulai tahun lalu setelah dia mengalahkan Marine Le Pen.

Macron menyebutkan bahwa kebijakan yang ia bawa tersebut penting, ia menjadikan perkiraan defisit sistem 25 tahun ke depan sebagai landasannya. Perkiraan tersebut menurut analisis The Pensions Ombudsman, organisasi independen untuk menangani pengaduan perihal pensiun.

Dalam hal masa pensiun, Prancis dalam lingkup negara tetangganya dan ekonomi besar Eropa memang tertinggal, di mana yang lainnya telah lebih dulu menetapkan usia 65 tahun atau lebih untuk masa pensiun.

Masa pensiun yang tinggi ini bisa menjadi cerminan harapan hidup yang juga tinggi.

Namun, pihak oposisi melihat kebijakan tersebut tidak adil, bak hukuman bagi para pekerja berketerampilan rendah yang memulai karir lebih awal, sembari mengurangi hak mereka untuk bersantai dan pensiun panjang di akhir masa kerja.

Menteri Tenaga Kerja, Olivier Dussopt, bersikeras dalam sebuah wawancara pada hari Sabtu, bahwa 1,8 juta pensiunan berpenghasilan rendah akan mendapatkan kenaikan dana pensiun hingga €100 (setara dengan sekitar 1,6 juta rupiah) sebulan dari bulan September jika reformasi diberlakukan.

"Tidak akan membuat mereka kaya, tapi itu adalah upaya substansial yang belum pernah dilakukan meski sudah diumumkan selama 20 tahun terakhir," kata Olivier Dussopt,

Kesempatan bagi para serikat pekerja dan penentang reformasi untuk menentang dan memaksa pemerintah menghentikan reformasi semakin mengikis.

Di tengah banyaknya aksi protes dari para pemimpin buruh, kepala cabang CGT di sektor bahan kimia dan penyulingan minyak, Emmanuel Lepine, mengatakan bahwa ia siap untuk “membuat ekonomi Prancis bertekuk lutut”.

Pemogokan kilang pada Oktober tahun lalu, terbukti menyebabkan kekurangan bahan bakar secara besar-besaran. 

“Saya tidak percaya kita akan menjumpai aksi protes yang tidak bertanggung jawab dan menghambat (atau menyulitkan),” Menteri Transportasi, Clement Beaune, merespon hal tersebut.

Undang-undang tersebut telah dibahas di majelis rendah National Assembly (Majelis Nasional) dan saat ini sedang diperdebatkan di Senat majelis tinggi, yang diharapkan akan diubah tetapi disetujui.

Pemungutan suara terakhir diperkirakan dilakukan di pertengahan Maret, paling lambat 26 Maret.

Macron telah menghadapi banyak rintangan dari serikat pekerja pada masa lalu dan sebagian besar berhasil ia lewati. Agenda pro-bisnis dan reformasi jaminan sosialnya, hampir tanpa terkecuali, berhasil dilaksanakan.

Perdana Menteri Elisabeth Borne ditugaskan untuk menjadi wajah reformasi pensiun dan memimpin negosiasi dengan partai oposisi dan pemimpin buruh.

Sekutunya mengharapkannya untuk campur tangan langsung dalam beberapa minggu mendatang.

Perpanjangan usia pensiun ini tidak disetujui oleh sebagian besar masyarakat Prancis, terlihat dari banyaknya massa yang terkumpul pada hari ketiga aksi penolakan.

Protes terkait rencana kenaikan batas usia pensiun di seluruh Prancis memasuki hari ketiga pada Selasa (7/2/2023) waktu setempat. Pemerintah mengatakan, 757.000 orang berpartisipasi dalam lebih dari 200 demonstrasi jalanan, angka ini lebih rendah dari dua aksi sebelumnya dalam beberapa pekan terakhir.

Demonstrasi tidak hanya mengganggu layanan transportasi umum dan membuat satu penerbangan dari Bandara Orly di Paris dibatalkan, namun juga memicu penutupan sejumlah sekolah karena para guru ikut berunjuk rasa. Mereka menentang rencana Presiden Emmanuel Macron untuk menaikkan batas usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun.

Dikutip dari The Guardian, Rabu (8/2/2023), jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Prancis tidak menyetujui rencana Presiden Macron, tidak hanya untuk menaikkan batas usia pensiun, tapi juga menambah jumlah tahun di mana orang harus berkontribusi untuk bisa mendapatkan pensiun penuh.

Usia pensiun Prancis saat ini disebut merupakan yang terendah dari ekonomi besar manapun di Eropa.

Penolakan tidak hanya datang dari jalanan, tapi juga dari gedung parlemen. Pada Senin (8/2) malam, teriakan dan kekesalan anggota parlemen mewarnai perdebatan awal tentang rencana Macron tersebut.

Baca selengkapnya di sini...