Update Kasus TKI Adelina Lisao yang Meninggal Disiksa Majikan di Malaysia, Sang Ibu Siap Tuntut Keadilan

Dilaporkan pada 2022, Mahkamah Persekutuan Malaysia telah menguatkan pembebasan seorang warga negara senior yang dituduh membunuh pembantu asal Indonesia, TKI Adelina Lisao, empat tahun lalu.

Mahkamah Persekutuan Malaysia adalah lembaga peradilan tertinggi dan pengadilan tingkat banding terakhir di Malaysia.

Mengutip Free Malaysia Today, Sabtu (25/6/2022), panel tiga hakim yang diketuai oleh Hakim Vernon Ong mengatakan hakim persidangan Akhtar Tahir menggunakan kebijaksanaannya untuk memberikan pembebasan kepada MA Ambika yang berusia 62 tahun.

"Tidak ada kesalahan yang bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan (Court of Appeal)," katanya saat menolak kasasi JPU.

Mahkamah Tinggi adalah sebuah lembaga peradilan dalam sistem hukum Malaysia. Mahkamah ini menempati posisi tertinggi ketiga setelah Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan.

Mahkamah Rayuan adalah pengadilan tingkat banding dalam sistem kehakiman di Malaysia.

Dua hakim panel lainnya adalah Harmindar Singh Dhaliwal dan Rhodzariah Bujang.

Ambika dalam sidang diwakili oleh pengacara Baldev Singh Bhar, yang hadir bersama pengacaranya, Y Anbananthan. Ia yang menggunakan kursi roda, hadir di pengadilan hari ini bersama putrinya, R Jayavartiny.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha menyampaikan rasa kecewanya setelah Mahkamah Persekutuan (MA) Malaysia menguatkan putusan pengadilan banding yang membebaskan majikan Adelina yang bernama Ambika dari tuntutan hukum.

"Putusan ini tentu sangat mengecewakan dan melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia," ucap Joedha melalui pesan singkatnya pada Juni 2022.

Sesuai hukum di Malaysia, pihak yang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum. KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang telah menunjuk pengacara/ retainer lawyer untuk memantau proses persidangan. Hasil pengamatan terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak serius dalam menangani kasus ini.

"Berbagai upaya telah dilakukan sejak awal oleh Pemerintah RI untuk memberikan keadilan bagi Adelina dan keluarganya. Di Indonesia, berkat kerjasama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah NTT, tiga orang perekrut mendiang Adelina telah ditangkap," papar Judha.

Di samping itu, Kementerian Luar Negeri melalui KJRI Penang dan KBRI Kuala Lumpur juga telah berhasil mendapatkan hak-hak keuangan mendiang berupa gaji selama bekerja dan hak lainnya.

"Dengan keluarnya putusan ini, proses persidangan bagi Adelina melalui jalur hukum pidana telah berakhir. Pemerintah Indonesia akan tetap mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Sau, melalui jalur hukum perdata," tegas Judha.

Kasus Adelina dilaporkan polisi Indonesia pada Februari 2018. Wanita itu direkrut melalui calo.

Saat itu, Kapolres Timor Tengah Selatan, AKBP Totok Mulyanto mengatakan setelah korban direkrut dan dikirim, orangtua korban mendapat uang Rp 500 ribu dari calo perekrut calon TKI. Uang itu dititip perekrut melalui tetangga korban.

Setelah korban dibawa oleh perekrut, sejak saat itu pula komunikasi antara korban dengan keluarganya putus hingga keluarga mendapatkan informasi bahwa korban sudah meninggal dunia di Malaysia.

"Kami tidak main-main dengan kasus ini. Kami akan usut hingga tuntas karena dokumen korban dipalsukan," katanya.

Ia menjelaskan nama korban sebenarnya adalah Adelina Sau, dan bukan Adelina Lisao. Sebab, di Desa Abi tidak ada warga yang bernama Adelina Lisao. Nama Adelina Lisao adalah nama yang dipalsukan oleh pihak yang mengirim korban ke Malaysia.

Paspor korban diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jawa Timur. Saat diberangkatkan menjadi TKI, Adelina disebut masih berumur 16 tahun. Sesuai akta lahir, korban kelahiran 1998, sementara dalam paspor tertulis kelahiran 1992.

Menurut Totok, tersangka yang merekrut Adelina diduga sudah ditangkap aparat Polres TTS dalam kasus yang sama. Namun, Totok pihaknya masih menyelidiki sehingga belum bisa dipastikan.

Salah salah satu bukti yang diperoleh Tim Anti-Trafficking Polres TTS, kata Totok, adalah kartu keluarga yang dipakai untuk mengurus dokumen korban. Kop dari kartu keluarga itu berasal dari Pemerintah Kabupaten Belu, tetapi isinya Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Tanah Merah.

"Ini sudah bagian manipulasi dokumen, dan kami akan proses hingga tuntas. Saya sudah perintahkan tim yang dipimpin Kasat Reskrim untuk lidik, dan kami akan proses sesuai dengan penanganan kasus-kasus trafficking sebelumnya. Tetap akan diusut hingga tuntas," ucapnya.