Seperti Film The Hunger Games, Warga Myanmar Dipaksa Ikut Milisi Via Undian

Liputan6.com, Sagaing - Pada novel The Hunger Games karya Suzanne Collins, warga distrik di Panem dipaksa mengikuti pertempuran yang digelar pemerintah. Para kawula muda di berbagai distrik dipilih melalui metode undian untuk ikut The Hunger Games. Mereka tidak bisa menolak karena para tentara hadir di undian tersebut.

Cerita fiksi film itu bak realita di Myanmar.

Warga di sejumlah desa di Myanmar mendapatkan "kejutan" berupa undian untuk dipaksa masuk kelompok milisi yang bertempur melawan pemerintah.

Acara lucky draw tersebut digelar Pyu Saw Htee, kelompok milisi, namun mereka membela junta militer. Kelompok itu bertempur melawan Pasukan Pertahanan Rakyat (People's Defense Force) yang melawan junta militer, serta para milisi lainnya.

Menurut laporan Radio Free Asia (RFA), Jumat (17/3/2023), para peserta undian disuruh berkumpul kemudian undian dilakukan. Mereka juga dikelilingi para tentara milisi di undian tersebut.

Pyu Saw Htee didirikan oleh junta militer untuk melawan pihak-pihak yang tak menurut kepada rezim mereka.

"Mereka memaksa kami bergabung ke milisi Pyu Saw Htee," ujar seorang warga di Kyun Hla, daerah Sagaing utara.

"Mereka bilang jika ada dari kita yang ingin bergabung akan disambut, tetapi jika tidak ada yang mau bergabung, mereka akan menggelar undian dan mereka yang menang harus bergabung ke latihan mereka, sementara yang tidak menang harus membayar," ujar laki-laki yang meminta identitasnya dirahasiakan.

RFA melaporkan bahwa hampir semua warga yang mereka wawancara ogah direkrut paksa, serta tak ingin berhubungan dengan Pyu Saw Htee.

Undian itu ternyata dilakukan di berbagai desa, mereka yang kalah undian disuruh bayar. Warga-warga desa Myanmar lantas ada yang memilih kabur dari tempat tinggal mereka karena tidak ingin ikut-ikutan kelompok tersebut.

Ketidakhadiran delegasi junta militer Myanmar di KTT ASEAN ke-40 dan 41, membuat para kepala negara ASEAN kecewa. Mereka sepakat melarang Myanmar hadir di forum multilateral ASEAN sampai kondisi keamanan dan politik di negara itu kondusif.

2 dari 4 halaman

Jokowi dan PM Singapura Dorong Myanmar Implentasikan 5 Poin Konsensus untuk Tangani Krisis

Presiden Jokowi Disambut Langsung PM Lee di Istana Kepresidenan Singapura — Suasana keakraban tampak saat kedua pemimpin negara bertetangga itu bertemu. (EDGAR SU/POOL/AFP)

Sebeumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN akan terus mendorong implementasi lima poin konsensus untuk membantu menangani krisis di Myanmar. Menurut Jokowi, Indonesia melibatkan semua pihak agar dialog nasional yang inklusif dapat tercapai.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama usai bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura, Kamis (16/3/2023).

"Terkait Myanmar, sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan mendorong langkah maju implementasi 5 point concessus dan melakukan enggagement dengan semua pihak untuk membuka jalan dilakukannya dialog nasional yang inklusif," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Dia juga menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan di Myanmar. Jokowi juga memastikan soal bantuan kemanusiaan dari ASEAN untuk membantu krisis di Myanmar.

"Kemudian menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan, serta memastikan bantuan kemanusiaan akan menjangkau semua pihak yang memerlukan," tuturnya.

Jokowi dan PM Lee juga saling bertukar pandangan terkait isu kawasan, khususnya keketuaan Indonesia di ASEAN. Dia menyampaikan terima kasih atas dukunga Singapura terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.

"Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan dunia. Menjaga persatuan dan sentralitas asean sehingga tetap menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan menjadikan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengundang kontribusi Singapura pada ASEAN Indo-Pasific Forum. Acara ini akan diselenggarakan di September 2023, usai KTT ke-43 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia pada Mei 2023.

3 dari 4 halaman

Penerapan Lambat

Myanmar Gelar Parade Militer di Hari Angkatan Bersenjata — Personel militer membawa tank berpartisipasi dalam pawai selama Hari Angkatan Bersenjata nasional di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). Myanmar saat ini sedang dalam kekacauan sejak para jenderal militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari. (AP Photo)

Sementara itu, PM Lee menuturkan dirinya dan Jokowi menyesalkan lambatnya implementasi lima point konsensus. Kendati begitu, kata dia, Singapura juga akan terus mendorong agar lima poin konsensus dapat diimplementasikan

"Di Myanmar, kami menyesalkan kami berdua menyesali kurangnya kemajuan dalam konsensus poin ke-5 ASEAN. Singapura akan terus bekerja dengan Indonesia dan anggota ASEAN, ditambah Mitra ASEAN di PBB untuk mendorong implementasi konsensus poin ke-5," tutur PM Lee.

Di sisi lain, Indonesia dan Singapura bersama negara ASEAN lainnya akan berupaya membuat peta jalan untuk menjadikan Timor Leste sebagai anggota ASEAN.

"Kami juga bekerja dengan Indonesia dan anggota ASEAN untuk roadmap Timor Keanggotaan ASEAN Leste, dan melakukan bagian kita untuk membantu Timor Leste mempersiapkan aplikasi dan komitmen yang harus diambil untuk bergabung dengan ASEAN," pungkas PM Lee.

4 dari 4 halaman

RI Tidak Kirim Jenderal ke Myanmar?

Potret Polisi Myanmar Pukuli Pengunjuk Rasa — Tentara dan polisi berkumpul di jalan ketika pengunjuk rasa mengadakan demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon (6/3/2021). (AFP Photo)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin mengirim jenderal ke Myanmar untuk membantu menyelesaikan situasi.

Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia membantah soal rencana pengiriman jenderal untuk melakukan dialog dengan junta militer Myanmar.

"Pada saat ini tidak ada upaya diplomasi yang dilakukan oleh jenderal," ujar Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto R. Suryodipuro dalam press briefing mingguan pada Jumat (10/3).

Alih-alih mengirim jenderal, Sidharto mengatakan bahwa Indonesia menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan junta militer Myanmar.

"Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN adalah menjalin komunikasi dengan semua pihak di Myanmar dan pihak junta yang didominasi militer. Tetapi komunikasi yang terjadi tidak semata-mata hanya dengan junta, tapi juga dengan semua pihak terkait lainnya," ungkap Sidharto.

Indonesia, sebut Sidharto, menempuh jalur belakang dalam menjalin komunikasi yang berpeluang menghasilkan negosiasi.

"Kita lakukan secara off the record atau quiet diplomacy. Karena hanya lewat quite diplomacy (diplomasi senyap) akan diperoleh gambaran peluang negosiasi," lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan alasan jika disampaikan secara publik maka ruang dialog dan diplomasi menjadi semakin sempit.

Dalam komunikasi yang dilakukannya, Indonesia turut menegaskan kepada pihak Myanmar sejumlah poin penting yang terdapat dalam 5-Point Consensus (5PC).

"Dalam diplomasi yang dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN, pesan yang disampaikan adalah penghentian kekerasan, pentingnya bantuan kemanusiaan kepada semua pihak tanpa terkecuali," imbuhnya.