ICC Ingin Tangkap Vladimir Putin, Hikmahanto: Akrobat Hukum Belaka yang Tidak Mungkin Efektif

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana memberikan kritik pedas terhadap langkah International Criminal Court (ICC) yang ingin menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak ICC menuduh Presiden Putin melanggar pasal Statuta Roma tentang deportasi paksa anak.

Namun, langkah ICC dianggap Hikmahanto sebagai "akrobat hukum". Faktor yang disorot Hikmahanto adalah Rusia sebagai kekuatan besar dunia, sehingga tidak mungkin Presiden Putin akan menyerahkan diri. Putin juga bisa bermanuver dengan mengurangi kunjungan ke luar negeri.

Keputusan ICC juga dinilai janggal, sebab Rusia tak pernah mengakui Statuta Roma.

"Upaya Jaksa international Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Kejahatan Internasional untuk melakukan penangkapan Presiden Putin terus terang janggal karena Rusia bukan penandatangan dan negara yang meratifikasi Statuta Roma sehingga tidak seharusnya Putin bisa dibawa ke ICC," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Senin (20/3/2023).

Hikmahanto juga menyorot kenapa ICC menggunakan deportasi anak sebagai alasan ingin menangkap Vladimir Putin, sebab dampak serangan Rusia ke Ukraina lebih dari sekadar anak-anak. Ia pun menduga alasan ICC dibuat-buat.

"Hal ini seolah mencari-cari alasan agar Putin dapat diseret," jelas Hikmahanto.

4 Alasan Vladimir Putin Sulit Ditangkap ICC:

Lebih lanjut, ia mengungkap empat alasan kenapa Vladimir Putin akan sulit ditangkap oleh ICC.

1. Pemerintahan Putin masih tegak berdiri sehingga tidak mungkin pemerintahan Putin sendiri menyerahkan Putin ke ICC.

2. Proses ekstradisi dari ICC tidak mungkin dilakukan mengingat pemerintahan Putin akan mengabaikannya.

3. Rusia adalah negara besar yang tidak mungkin dipaksa oleh negara lain untuk menyerahkan Putin, termasuk melalui embargo ekonomi.

4. Putin akan membatasi diri untuk ke luar negeri untuk menghindari kunjungan ke negara yang bersedia untuk melakukan ekstradisi Putin atas permintaan dari Jaksa ICC.

Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan perintah untuk penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan perang Rusia-Ukraiana.

2 dari 4 halaman

Akrobat Hukum

Presiden Rusia Vladimir Putin. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo/AP Photo) — Presiden Rusia Vladimir Putin saat menghadiri pertemuan dengan para pemenang dan finalis kontes nasional School Teacher of the Year melalui konferensi video pada Rabu, 5 Oktober 2022. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo/AP Photo)

Melihat sulitnya ICC menangkap Vladimir Putin, serta bagaimana Rusia tidak akan langsung menyerahkan pemimpinnya, Hikmahanto pun menganggap ICC hanya melakukan akrobat hukum.

"Proses hukum yg dilakukan oleh Jaksa ICC hanyalah akrobat hukum belaka yang tidak mungkin efektif diwujudkan," ucap Hikmahanto.

Guru Besar Hukum Internasional UI dan Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu juga mengingatkan bahwa ada preseden ketika langkah ICC tidak efektif. Hal itu terkait pemerintahan Sudan.

ICC ingin memanggil presiden Sudan Omar Basyir karena tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Pemerintah Sudan baru setuju ingin berkolaborasi dengan ICC pada 2021 setelah Basyir lengser.

"Jaksa ICC pernah mengeluarkan perintah untuk menghadirkan Presiden Sudan Omar Basyir namun baru berhasil saat pergantian pemerintahan di Sudan dan pemerintahan tersebut adalah pihak yang menjatuhkan Presiden Omar Basyir. Sehingga pemerintahan yang menggantikan tidak sungkan untuk menyerahkan mantan Presiden Omar Basyir," ujar Hikmahanto.

3 dari 4 halaman

Kenapa Vladimir Putin Diincar Mahkamah Internasional ICC?

Presiden Rusia Vladimir Putin (Dok. AFP)

Situs resmi ICC menyebut bahwa Presiden Vladimir Putin diincar bersama Maria Lvova-Belova. Wanita tersebut adalah Komisioner Hak Anak di Rusia.

Rusia dianggap bertanggung jawab atas deportasi anak-anak Ukraina ke Federasi Rusia. Tindakan itu dianggap melanggar Statuta Roma pasal 8 ayat 2a poin vii dan pasal 8 ayat 2b poin iii.

Pasal 8 merupakan pasal kejahatan perang. Pasal 8 ayat 2a poin vii melarang deportasi atau penahanan tanpa dasar hukum. Sementara, pasal 8 ayat 2b poin iii melarang penyerangan ke bantuan kemanusiaan.

"Insiden-insiden yang diidentifikasi oleh kantor saya termasuk deportasi setidaknya ratusan anak-anak yang diambil dari panti asuhan dan rumah perawatan anak. Banyak dari anak-anak tersebut, kami menduga, telah diberikan untuk adopsi di Federasi Rusia," ujar Jaksa ICC, Karim A. A. Khan KC.

4 dari 4 halaman

Putin Kunjungi Mariupol

Rusia Resmi Caplok 4 Wilayah Ukraina — Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara bersama Pemimpin Republik Rakyat Luhansk Leonid Pasechnik (kiri), dan Pemimpin Republik Rakyat Donetsk Denis Pushilin (kanan) saat perayaan menandai penggabungan wilayah Ukraina dengan Rusia di Lapangan Merah, Moskow, Rusia, 30 September 2022. (Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Sebelumnya dilaporkan, Kremlin dalam pernyataannya pada Minggu (19/3) menyebutkan bahwa Presiden Vladimir Putin mengunjungi Mariupol yang diduduki Rusia. Putin terbang ke Mariupol dengan helikopter dan berkeliling kota dengan mobil. Demikian seperti dilansir CNN.

Presiden Rusia itu disebut sempat berhenti untuk berbicara dengan penduduk di lingkungan Nevsky, bahkan diundang ke rumah mereka. Tidak dijelaskan kapan persisnya kunjungan itu dilakukan.

Kremlin mengatakan Putin juga memeriksa garis pantai Mariupol hingga mengunjungi gedung teater. Wakil Perdana Menteri Rusia Marat Khusnullin dilaporkan menjelaskan secara rinci kepada Putin tentang pekerjaan konstruksi dan restorasi yang sedang berlangsung di kota tersebut.

Selain itu, Kremlin menambahkan bahwa Putin juga mengadakan pertemuan di pos komando operasi militer khusus di Rostov-on-Don dan mendengar laporan sejumlah pemimpin militer, termasuk Wakil Pertama Menteri Pertahanan Valery Gerasimov.

Kabar kunjungan Putin ke Mariupol muncul setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Jumat (17/3) bagi Putin dan pejabat Rusia Maria Lvova-Belova atas dugaan skema mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Sebelum ke Mariupol, Putin lebih dulu dikabarkan mengunjungi Krimea bertepatan pada momen peringatan sembilan tahun aneksasi wilayah itu.