Israel Sahkan UU Baru yang Melindungi Petahana Saat Demo Berlanjut, Netanyahu: Reformasi Peradilan Jalan Terus

Liputan6.com, Tel Aviv - Parlemen Israel mengesahkan undang-undang baru yang mempersulit pengadilan untuk mencopot perdana menteri yang dianggap tidak layak menjabat pada Kamis (23/3/2023). Langkah tersebut dianggap demi memuluskan kepentingan petahana, Benjamin Netanyahu, yang tengah menghadapi proses hukum atas tiga kasus terkait suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Beberapa jam setelah pemungutan suara, demonstran memulai apa yang mereka sebut sebagai hari kelumpuhan.

Puluhan ribu demonstran berkumpul di Tel Aviv dan sejumlah kota lain, memblokir jalan-jalan utama. Polisi menggunakan meriam air dan mengirim petugas untuk membubarkan kerumunan di jalan raya Tel Aviv yang sibuk dan mengatakan mereka telah menangkap puluhan orang di seluruh negeri karena menyebabkan gangguan publik.

Di tengah gejolak politik yang berkembang di dalam negeri, Netanyahu sendiri melawat ke Inggris. Dia bertolak pada Kamis dan dijadwalkan menggelar pertemuan dengan PM Rishi Sunak pada Jumat (24/3).

Netanyahu bersumpah akan melakukan segalanya untuk menenangkan situasi hingga mencapai solusi yang dapat diterima baik oleh pendukung maupun kritikusnya.

"Kita tidak bisa membiarkan perselisihan apapun membahayakan masa depan kolektif kita," kata Netanyahu seperti dilansir BBC.

Tahapan reformasi peradilan berikutnya menurut Netanyahu adalah memberi pemerintah kendali penuh atas komite yang akan menunjuk hakim. Dia mengatakan bahwa perundangan terkait itu akan disahkan parlemen pekan depan.