Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant sehari setelah Gallant menyuarakan penolakannya atas rencana reformasi peradilan.
Gallant, anggota senior Partai Likud pimpinan Netanyahu, menjadi pejabat pertama "yang menentang perubahan" pada Sabtu (25/3/2023) malam dengan menyerukan agar undang-undang untuk merombak sistem peradilan Israel dibekukan.
Dalam pernyataan singkat, kantor Netanyahu mengatakan perdana menteri telah memberhentikan Gallant. Netanyahu kemudian men-twit, "Kita semua harus berdiri teguh melawan penolakan."
Advertisement
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendukung langkah Netanyahu dengan mengatakan, "PM memutuskan langkah yang diperlukan dan saya mengucapkan selamat kepadanya untuk itu."
Tidak lama setelah dipecat, Gallant men-twit, "Keamanan negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya."
Wacana perombakan sistem peradilan Israel telah memicu aksi demonstrasi selama berbulan-bulan dan tidak hanya ditentang oleh masyarakat umum, namun juga dari kalangan militer dan sektor bisnis. Pasca pemecatan Gallant, ribuan pengunjuk rasa kembali turun ke jalan di Tel Aviv, Yerusalem, Bersyeba, dan Haifa.
Para demonstran menyebut Netanyahu berperilaku seperti diktator dan menghancurkan keamanan Israel.
PM Netanyahu sendiri telah bersumpah akan terus lanjut dengan wacana reformasi peradilan. Setelah sebelumnya pemungutan suara parlemen meloloskan Undang-Undang Ketidakmampuan yang mencegah seorang perdana menteri dinyatakan tidak layak menjabat oleh jaksa agung maka dalam pekan ini dia mendorong parlemen mengesahkan undang-undang yang akan membuat pemerintah memegang kendali penuh atas penunjukan hakim.
Gallant dilaporkan telah menyuarakan keprihatinan bahwa perpecahan dalam masyarakat merusak moral militer dan memperkuat musuh Israel di seluruh wilayah.
"Saya melihat bagaimana sumber kekuatan kita terkikis," kata Gallant pada Sabtu seperti dilansir Al Jazeera, Senin (27/3/2023).
Penolakan Reformasi Peradilan Israel Semakin Lantang
Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa pemecatan Gallant adalah kehinaan baru bagi pemerintah yang membahayakan keamanan nasional dan mengabaikan peringatan dari semua pejabat pertahanan.
"Perdana Menteri Israel adalah ancaman bagi keamanan negara Israel," tulis Lapid di Twitter.
Lapid juga mengatakan, "Netanyahu dapat memecat Gallant, tetapi tidak kenyataan atau rakyat Israel yang berada di garis depan untuk melawan kegilaan (pemerintahan) koalisi."
Reformasi peradilan yang direncanakan juga berupaya mengesahkan undang-undang yang akan memberi parlemen wewenang untuk menyampingkan keputusan Mahkamah Agung dan membatasi peninjauan kembali undang-undang.
Netanyahu dan sekutunya bersikeras bahwa reformasi peradilan akan mengembalikan keseimbangan antara yudisial dan eksekutif serta mengendalikan apa yang mereka klaim sebagai intervensi pengadilan. Tetapi para kritikus mengatakan, konstelasi undang-undang akan menghilangkan check and balances dalam sistem demokrasi Israel dan memusatkan kekuasaan di tangan pemerintahan koalisi.
Para pemimpin industri teknologi tinggi Israel menggarisbawahi bahwa reformasi peradilan menakut-nakuti investor. Sekutu utama Israel, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, juga telah menyuarakan keprihatinannya.
Dalam beberapa minggu terakhir, ketidakpuasan dari sektor pertahanan –institusi paling populer dan dihormati di Israel- meningkat. Semakin banyak tentara cadangan Israel, termasuk pilot pesawat tempur, mengancam mundur.
Advertisement