AS Siapkan Rp5,2 Triliun untuk Dukung Kemajuan Transportasi RI

Amerika Serikat ikut menyeleksi proyek-proyek untuk dana MCC. Diharapkan, proyek-proyek bisa mulai pada Februari 2024, sebelum adanya pergantian pemerintah. 

Berikut tiga proyek dari MCC untuk infrastruktur dan pendanaan di Indonesia: 

• ATLAS Project 

Proyek ini akan dilaksanakan dengan kolaborasi antara MCC dan pemerintah lima daerah. ATLAS Project tak hanya soal membangun proyek, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dan memberikan panduan investasi agar proyek bisa berjalan baik. 

Tujuan utama ATLAS Project adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, seperti mengurangi macet. Proyek ini juga akan mendukung Indonesia agar punya infrastruktur transportasi yang bersifat net zero alias ramah lingkungan.

• Financial Markets Development Project (FMDP)

Proyek kedua bertujuan memperkuat pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur. Diharapkan, FMDP bisa bekerja dengan pihak peminjam dan sektor swasta untuk meningkatkan peminjaman, serta mengurangi risiko pendanaan proyek infrastruktur kualitas tinggi. Green bonds juga menjadi prioritas dalam proyek ini.

• MSME Finance Project

UMKM juga menjadi prioritas. Proyek nomor tiga adalah untuk membantu pendanaan bagi Micro, Small, and Medium Enterprises.  

Pihak AS mencatat 99 persen usaha di Indonesia masuk kategori UMKM, namun mereka kesulitan mengakses kredit. Porsi pinjaman bank terhadap UMKM disebut hanya 21,3 persen, padahal investasi ke UMKM bisa memberikan dampak besar. 

MSME Finance Project ini diharapkan membantu para UMKM di Indonesia, termasuk yang dimiliki oleh pebisnis wanita. Bantuan teknis pun juga akan disediakan agar kebijakan pemerintah terhadap UMKM juga semakin baik.

Terkait pebisnis wanita, MSME ingin memastikan ada fasilitas keuangan yang inklusif supaya semakin banyak UMKM milik perempuan yang bisa mendapat akses pinjaman. 

Sebelumnya dilaporkan, dalam kunjungannya ke Washington D.C, Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkesempatan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen. 

Agenda pertemuan itu adalah penandatanganan Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC) – sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia.  

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani membagikan momen penandatanganan MCC bersama Janet Yellen.

"Mengawali hari kedua rangkaian agenda di Washington D.C, saya menghadiri penandatanganan Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC) – sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia senilai 649 juta US Dollar," tulis Sri Mulyani di Instagram, dikutip Jumat (14/4/2023). 

Ini merupakan yang kedua kalinya Indonesia mendapatkan kepercayaan tersebut. Sejak 2013-2018 lalu, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total mencapai USD 600 juta.

"Melalui program ini, Pemerintah Amerika Serikat terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara," jelasnya.

Terkait penerimaan hibah tersebut, Menkeu menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat.

"Saya mewakili masyarakat dan Pemerintah Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Amerika Serikat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami," kata Sri Mulyani.

"Kita semua tentu berharap program ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan," tutupnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat, dalam rangka menghadiri acara IMF-World Bank Spring Meetings 2023.

Dalam awal kunjungannya ke Washington DC, Menkeu Sri Mulyani berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Financial Action Task Force (FATF), T. Raja Kumar.

Melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Kamis (13/4), Sri Mulyani menunjukkan momen berdiskusi dengan Presiden FATF.

"Saya bertemu dengan Presiden Financial Action Task Force (FATF), T. Raja Kumar. Pembahasan kami utamanya seputar keanggotaan penuh Indonesia pada FATF," tulis Sri Mulyani di akun Intagram @smindrawati, dikutip Kamis (13/4).  

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia sendiri pada 2022 menempuh Mutual Evaluation Review (MER) oleh FATF dalam rangka keanggotaan penuhnya. "Proposal keanggotaan ini diajukan oleh @kemenkeuri sejak 2017 lalu," ungkapnya.

Bergabungnya Indonesia ke dalam FATF, Sri Mulyani meyakini, akan membawa dampak baik. Hal ini utamanya mengenai persepsi positif akan sistem keuangan Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas iklim investasi di Tanah Air.

Menkeu pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan FATF pada keanggotaan Indonesia. 

"Saya sangat mengapresiasi dukungan Sekretariat FATF akan keanggotaan Indonesia pada Juni 2023 nanti. Terlebih, banyak prioritas strategis FATF yang selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia!" katanya.