Liputan6.com, Ramallah - PBB akan memperingati Hari Nakba untuk pertama kalinya pada tahun 2023.
"Tahun ini menandai peringatan 75 tahun pemindahan massal warga Palestina yang dikenal sebagai 'Nakba' atau 'Bencana'. Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak Rakyat Palestina (CEIRPP) akan memperingati 75 tahun Nakba di Markas Besar PBBÂ di New York," demikian pernyataan PBB seperti dikutip dari situs resminya, Kamis (20/4/2023).
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah PBB, peringatan akan digelar sesuai amanat Majelis Umum (A/RES/77/23 tanggal 30 November 2022). CEIRPP akan menyelenggarakan Pertemuan Khusus Tingkat Tinggi pada 15 Mei 2023, mulai pukul 10.00 hingga 12.30 waktu New York... Peringatan akan dilanjutkan pada malam hari dengan acara khusus di General Assembly Hall dari pukul 18.00 hingga 20.00 waktu New York."
Advertisement
PBB menjelaskan bahwa peringatan Hari Nakba akan menghidupkan perjalanan Palestina dan bertujuan menciptakan pengalaman Nakba mendalam melalui live music, foto, video, dan kesaksian pribadi.
Nakba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penghancuran masyarakat dan tanah air Palestina, termasuk melalui eksodus massal warga Palestina, pada tahun 1948. Pada saat bersamaan, Nakba juga menandai pembentukan negara Israel di tanah Palestina.
"Memperingati Nakba harus menjadi prioritas utama untuk melestarikan narasi kami, yang harus kami patuhi dan sampaikan ke seluruh dunia," ungkap Presiden Palestina Mahmoud Abbas seperti dikutip oleh kantor berita WAFA.
Presiden Abbas mendesak seluruh warga Palestina memperingati tragedi Palestina pada tahun 1948 untuk melawan narasi palsu yang berusaha memutarbalikkan fakta dan sejarah.
Hari Nakba diperingati setiap tahunnya pada 15 Mei.Â
"Yang harus dilakukan warga Palestina di seluruh dunia adalah memperingati tragedi ini karena ini adalah pertama kalinya komunitas global tidak menyangkal Nakba," kata Presiden Abbas.
Dikutip dari Arsip dan Catatan Nasional Amerika Serikat (AS), Pemerintahan Sementara Israel memproklamasikan Negara Israel pada 14 Mei 1948. Dan pada tanggal yang sama, AS mengakui pemerintahan sementara itu sebagai otoritas de facto negara Yahudi.
Delegasi AS untuk PBB dan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS dikabarkan marah atas tindakan Presiden AS saat itu, Harry Truman, yang merilis pernyataan pengakuannya terhadap Israel kepada pers tanpa memberi tahu mereka terlebih dahulu.