Kian Terkekang, Perempuan di 2 Distrik Afghanistan Dilarang Taliban Rayakan Lebaran Idul Fitri

Tidak hanya itu, para pejabat PBB mengutuk keputusan Taliban untuk melarang staf perempuan Afghanistan bekerja di PBB.

Terlepas dari janji awal pemerintahan yang lebih moderat daripada selama masa kekuasaan sebelumnya, Taliban telah memberlakukan tindakan keras sejak mengambil alih negara itu pada 2021 ketika pasukan Amerika Serikat (AS) dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) menarik diri dari Afghanistan setelah perang selama dua dekade.

Para perempuan Afghanistan sudah dilarang bekerja di organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, larangan tersebut sebelumnya tidak mencakup bekerja untuk PBB, dilansir dari NBC News, Kamis (6/4/2023).

Pada Selasa, 4 Maret 2023, misi PBB di Afghanistan menyatakan keprihatinannya setelah staf perempuannya dicegah melapor untuk bekerja di provinsi Nangarhar timur. Stephane Dujarric selaku juru bicara PBB mengatakan para pejabat badan itu diberitahu bahwa larangan itu berlaku di seluruh negeri.

Juru bicara Taliban tidak segera tersedia untuk dimintai komentar, dan pihak berwenang belum mengeluarkan pernyataan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut mengutuk keras larangan staf perempuan untuk bekerja di Nangarhar.

Baca selebihnya di sini...

Tidak hanya mengutuk Taliban akan keputusannya itu, penjabat kepala misi PBB untuk Afghanistan pernah melakukan pertemuan dengan pihak Taliban pada Desember 2022.

Perwakilan PBB itu mengatakan kepada penjabat menteri ekonomi pemerintahan Taliban untuk membatalkan keputusan melarang perempuan bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama pertemuan.

"Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan hambatan sangat penting," kata pihak UNAMA dalam pernyataan, seperti dikutip dari NST.com.my, Selasa (27/12/2022).

Ia menambahkan bahwa penjabat kepala UNAMA dan Ramiz Alakbarov selaku koordinator kemanusiaan telah bertemu dengan menteri ekonomi Mohammad Hanif.

Kementerian Hanif pada Sabtu, 24 Desember 2022 juga memerintahkan semua organisasi non-pemerintah lokal dan asing untuk tidak membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut. Perintah tersebut tidak berlaku langsung untuk PBB, tetapi banyak dari programnya dilaksanakan oleh LSM yang berkaitan pada perintah tersebut.

Beberapa kelompok bantuan asing mengumumkan bahwa mereka menangguhkan operasional di Afghanistan setelah Taliban memerintahkan semua LSM untuk menghentikan staf perempuan bekerja. Pengumuman mereka memicu peringatan dari pejabat internasional dan dari LSM bahwa bantuan kemanusiaan akan sangat menderita atas kebijakan Taliban.

Baca selebihnya di sini...

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara juga pernah mengungkapkan rasa khawatirnya dengan semakin parahnya pembatasan bagi pendidikan perempuan di Afghanistan pada Selasa, 27 Desember 2022.

"Partisipasi perempuan dan anak perempuan yang sepenuhnya, setara, dan penuh arti di Afghanistan yang menunjukkan peningkatan erosi untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," seru mereka seperti dilansir dari CNN, Kamis (29/12/2022).

Pembatasan baru menandai langkah lain dalam tindakan brutal Taliban terhadap kebebasan perempuan Afghanistan menyusul pengambilalihan negara dari tangan Ashraf Ghani Ahmadzai pada 15 Agustus 2021 silam.

Taliban sendiri sudah berulang kali mengklaim akan melindungi hak-hak anak perempuan dan perempuan. Kelompok tersebut bahkan melakukan sebaliknya yang di mana mereka merampas kebebasan yang diperoleh dengan susah payah dan penuh perjuangan dari kaum perempuan tanpa lelah selama dua dekade terakhir.

Baca selebihnya di sini...