Jepang Protes Headline di Sampul Majalah TIME yang Menampilkan PM Fumio Kishida, Dianggap Terlalu Militeristik

Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, muncul di cover atau sampul majalah TIME. Kekuatan militer Jepang disorot oleh majalah tersebut dengan headline atau tajuk utama "Japan's Choice".

Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang ternyata mempermasalahkan sub-judulnya. Pasalnya, menyebut Jepang tidak lagi pacifist atau pro-damai.

Tulisan yang dimaksud adalah:

"Perdana Menteri Fumio Kishida Ingin Meninggalkan Berdekade-dekade Pasifisme — Dan Menjadikan Negaranya Sebagai Kekuatan Militer Sejati."

Pasifisme adalah aliran yang menentang adanya perang.

Kemlu Jepang berkata hal itu tidak sesuai dengan kebijakan pertahanan Jepang dan isi wawancara PM Kishida dengan TIME.

Melihat respons Kemlu Jepang, TIME memutuskan untuk mengubah judul artikel yang rilis secara online. Pada judul yang baru, nuansa militer dihilangkan, dan hanya ditegaskan bahwa PM Kishida memberikan Jepang sebuah "peran yang lebih asertif di panggung global".

Judul yang telah diubah hanya versi online. Sementara pada majalah fisik tidak berubah.

Kemlu Jepang berkata sebetulnya tidak meminta TIME mengubah judul. Tetapi, Kemlu Jepang hanya ingin mengeluarkan pandangannya soal sampul itu.

"Kami tidak meminta pengerjaan ulang, tetapi membiarkan mereka tahu pandangan kami bahwa ada perbedaan besar antara headline dan konten artikelnya," ujar seorang pejabat pemerintah Jepang.

Pada artikel yang tayang secara online, PM Kishida memang tidak fokus ke masalah militer. Salah satu fokus yang ia sorot adalah denuklirisasi. Ia ingat saat masih kecil ketika mendengar nasib Hiroshima, sehingga ia ingin ada dunia tanpa senjata nuklir.

"Kehancuran yang tak bisa diungkap dengan kata-kata yang dialami Hiroshima dan rakyatnya tertera dengan jelas di memori saya," ujar PM Fumio Kishida.

Selain itu juga hal lain yang juga disorot adalah keputusannya untuk menggandakan pengeluaran pertahanan negara tersebut selama rentang waktu lima tahun untuk menangani peningkatan aktivitas China di kawasan Indo-Pasifik.