Eksil Politik RI Respos Ucapan Mahfud MD: "Masih Sama dengan Sikap Orde Baru Rejim Militer Suharto"

Stockholm - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyorot kasus 39 eksil dari Indonesia yang berada di luar negeri. Mereka adalah para eksil akibat pergolakan politik pada 1965. 

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mereka bukanlah penjahat. Akan tetapi, seorang eksil menjelaskan bahwa ucapan pemerintah tidak berefek. Eksil itu bernama Tom Ilyas.

Dilansir ABC Indonesia, Sabtu (13/5/2023), Tom Ilyas lahir dan besar di Sumatera Barat. Ia dianggap komunis ketika sedang belajar di China. 

Saat peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap komunis pada tahun 1965-1966, Tom baru saja menyelesaikan tugasnya di China dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat itu dan belajar mekanisasi pertanian.

"Paspor saya ditahan oleh KBRI Peking," ujarnya. Penantian selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil apa-apa, sehingga pada 1972 ia mencari suaka ke Swedia.

Menurut Tom, yang sudah berstatus warga negara Swedia, apa yang dialami warga Indonesia di luar negeri saat itu tidak terpisahkan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tahun 1965-1966 di Indonesia.

Ia juga meminta masalah ini diselesaikan secara nasional dengan mengungkapkan kebenaran, menetapkan pelakunya, mengeluarkan pernyataan maaf, serta merehabilitasi para korban. Tom berkata ada ribuan orang yang menjadi eksil karena pemerintah RI. 

"Sama dengan Sikap Orde Baru"

Tom mengatakan ia tidak mengetahui siapa 39 orang yang dimaksud pemerintah Indonesia, selain juga mempertanyakan apakah eksil lainya yang tidak termasuk, tetap dianggap pengkhianat.

Menurutnya, pernyataan Mahfud tidak mempertegas sikap pemerintah terhadap para eksil.

"Saya merasa tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada yang baru, masih sama dengan sikap Orde Baru rejim militer Suharto," kata Tom.

"Pernyataan Mahfud MD tidak menyebut adanya perubahan status hukum terhadap peristiwa tersebut karena TAP MPRS 25 tahun 1966 masih berlaku."

Tom mengakui jika pemerintahan Indonesia setelah berakhirnya Order Baru lebih demokratis.

"Tetapi dalam masalah sikap terhadap kejadian 30 September 65, semuanya, mulai dari Presiden Habibie sampai ke Presiden Jokowi mengambil sikap yang sama dengan versi Orde Baru."

"Pemerintahan-pemerintahan zaman reformasi tak ada yang proaktif menghilangkan stigma buruk  masyarakat atas korban dan keluarganya sebagai pengkhianat negara dan komunis, kecuali Pemerintahan Gus Dur."