Negara G7 Berencana Terapkan Sanksi Baru di Sektor Energi dan Perdagangan Rusia

Kepanikan warga Rusia Tarik Uang di atm — Orang-orang antre menarik uang dari ATM Bank VTB di pusat kota Moskow, 28 Februari 2022. Anjloknya nilai mata uang Rusia, rubel, dalam perdagangan menyusul sanksi terkait invasi di Ukraina membuat warga ramai-ramai mendatangi ATM hingga bank untuk menarik uang tunai mereka. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Liputan6.com, Moskow - Para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7) berencana untuk kembali menerapkan sejumlah sanksi baru terhadap Rusia. Mereka membidik sektor energi dan ekspor Rusia yang selama ini digunakan Kremin untuk membiayai agresi di Ukraina.

Kesepakatan mengenai sanksi tersebut akan dibahas pada pertemuan puncak mereka di Jepang pada minggu ini, menurut sejumlah sumber yang mengetahui isu tersebut.

Menlu Sugiono: Indonesia Harap Semua Negara Dukung ASEAN Dorong Kerja Sama Kawasan yang Transparan dan Inklusif
Indonesia Dukung Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu, Bagaimana G7?

Langkah-langkah baru yang diumumkan oleh para pemimpin selama pertemuan yang berlangsung pada 19 hingga 21 Mei tersebut akan menarget penghindaran sanksi oleh Moskow dengan melibatkan negara ketiga.

Langkah tersebut juga merupakan upaya untuk mengacaukan produksi energi Rusia di masa mendatang, sekaligus mengekang perdagangan yang mendukung militer Rusia, kata sumber-sumber tersebut, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (17/5/2023).

Secara terpisah, sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) juga berharap para anggota G7 akan setuju untuk menyesuaikan sanksi mereka sehingga, setidaknya untuk kategori barang tertentu, semua ekspor secara otomatis dilarang kecuali barang tersebut termasuk dalam daftar barang yang disetujui.

Pemerintahan Biden sebelumnya mendorong kelompok G7, yang merupakan sekutunya, untuk mengubah cara pendekatan pemberian sanksi terhadap Rusia yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Saat ini G7 mengizinkan semua barang dijual ke Rusia, kecuali jika secara eksplisit masuk daftar hitam.

Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini menjatuhkan sanksi pada individu yang terkait kelompok teroris “Russian Imperial Movement”. Menurut analis, RIM termasuk kelompok ultra-nasionalis yang digunakan Rusia untuk mempertajam perpecahan di AS dan...

2 dari 2 halaman

Persulit Moskow

Perubahan itu dapat mempersulit Moskow untuk menemukan celah.

Sementara sekutu belum setuju untuk menerapkan pendekatan yang lebih restriktif secara luas, para pejabat AS berharap bahwa di wilayah yang paling sensitif bagi militer Rusia, anggota G7 akan mengadopsi anggapan bahwa ekspor dilarang kecuali mereka ada dalam daftar yang ditentukan.

Tindakan para pemimpin G7 terhadap Rusia terjadi ketika sekutu Barat Ukraina mencari cara baru untuk memperketat sanksi yang sudah membatasi Rusia, mulai dari kontrol ekspor hingga pembatasan visa dan pembatasan harga minyak. Hal-hal tersebut berhasil menekan langkah Presiden Rusia Vladimir Putin, meski tidak menghentikan sepenuhnya invasi ke Ukraina.

Beberapa sekutu AS telah menolak gagasan untuk melarang perdagangan secara luas dan kemudian mengeluarkan pengecualian per kategori.

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pada bulan lalu bahwa langkah G7 untuk melarang ekspor ke negara itu akan menyebabkan Moskow menghentikan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang memungkinkan ekspor biji-bijian penting dari Ukraina. Ketahanan pangan pasca perang juga diharapkan menjadi topik utama di G7.