Intensitas Perang Saudara Sudan Meningkat, Khartoum Dihantam Serangan Udara dan Artileri

Potret Rumah-Rumah Warga Sudan Hancur Akibat Perang — Warga hanya bisa pasrah dengan kondisi ini, sebagian dari mereka memilih mengungsi. (AP Photo/Marwan Ali)

Liputan6.com, Khartoum - Serangan udara dan artileri mengguncang sebagian besar Khartoum dan sejumlah kota tetangganya pada Selasa (16/5/2023), saat perang saudara Sudan antara militer (SAF) dan kelompok paramiliter RSF meningkat tajam.

Pertempuran terbaru berkobar sejak fajar di Khartoum utara dan selatan serta Omdurman dan Bahri di tengah upaya SAF mempertahankan pangkalannya.

Pengamat menilai bahwa SAF berusaha memutus jalur pasokan RSF dari luar ibu kota serta mengamankan tempat-tempat strategis termasuk bandara di pusat Khartoum dan kilang minyak al-Jaili di Bahri.

Seperti dilansir The Guardian, Rabu (17/5), RSF mengklaim telah menangkap 700 pasukan militer reguler dalam serangan di pangkalan militer di Distrik al-Jaili. Kepala urusan media RSF membagikan video di grup WhatsApp jurnalis yang menunjukkan ratusan pasukan SAF berjalan dalam satu barisan, beberapa bertelanjang kaki dan tidak ada yang membawa senjata.

Belum ada tanggapan segera dari SAF atas video tersebut. Kedua belah pihak sering membuat klaim yang berlebihan atau menyesatkan selama lebih dari empat minggu pertempuran.

Saksi mata di berbagai bagian Omdurman, yang terletak di tepi barat Sungai Nil, melihat pasukan RSF mundur selama 48 jam terakhir. Langkah itu diduga untuk melancarkan serangan baru di Khartoum.

Pertempuran sengit juga terjadi di lingkungan Jabra di Khartoum, tempat pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo dan banyak komandan seniornya bermarkas.

"Situasinya tak tertahankan. Kami meninggalkan rumah kami untuk pergi ke rumah tetangga di Khartoum, melarikan diri dari perang, tetapi pengeboman mengikuti kami ke mana pun kami pergi," kata Ayman Hassan (32) kepada Reuters. "Kami tidak tahu apa yang dilakukan warga sehingga pantas berperang di tengah kawasan penduduk."

SAF mengaku menyerang fasilitas penyimpanan pasokan RSF dan mengklaim kelompok paramiliter itu menduduki beberapa rumah sakit setelah mengusir pasien dan staf medis. Sekitar 80 persen rumah sakit di Khartoum tidak berfungsi dan sebagian besar apotek tutup. Serikat farmasi mengeluarkan pernyataan yang menuduh RSF memblokir pengiriman obat ke daerah di luar Khartoum.

Enam warga sipil tewas 10 hari lalu dalam serangan udara yang menargetkan rumah sakit dan dua lainnya tewas dalam serangan terbaru.

RSF juga dituduh menyita rumah-rumah penduduk untuk digunakan sebagai benteng sementara, di mana tentaranya mengincar pasukan SAF. Laporan luas tentang serangan seksual oleh pihak yang berperang telah muncul dalam beberapa hari terakhir.

Sebagian besar Khartoum telah hancur dalam pertempuran, dengan makanan dan bahan bakar yang semakin mahal. Pesawat hangus tergeletak di aspal bandara internasional yang dulu sibuk, kedutaan asing ditutup, dan rumah sakit, bank, toko, serta lumbung gandum dijarah.

2 dari 2 halaman

Mediasi Masih Gagal

Penampakan Rumah-Rumah Warga Sudan yang Hancur Akibat Perang — Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang, hingga Korea Selatan telah mulai mengevakuasi warganya dari Khartoum. (AP Photo/Marwan Ali)

PBB mengatakan hampir 200.000 orang telah melarikan diri dari Sudan dan 700.000 lainnya telah mengungsi secara internal akibat perang saudara.

Pembicaraan di Jeddah yang ditengahi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS), telah menghasilkan pernyataan prinsip tentang penyediaan akses pasokan bantuan dan perlindungan warga sipil, namun mekanisme untuk membangun koridor kemanusiaan dan menyetujui gencatan senjata masih didiskusikan.

Mediasi antara perwakilan faksi yang bertikai juga masih gagal membendung kekerasan, yang sejauh ini menurut pejabat pemerintah dan petugas medis telah menewaskan antara 600 dan 1.000 orang. Jumlah korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.

Perang saudara Sudan antara SAF dan RSF pecah pada 15 April 2023. Keduanya meyakini bahwa kemenangan akan memberi mereka otoritas mutlak atas negara itu.