Debat Anies vs. Luhut, Ini Respons Uni Eropa Soal Subsidi Mobil Listrik

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan kalau subsidi terhadap mobil listrik masih tetap jalan. Menurutnya, pemerintah sudah menyusun kebijakan subsidi mobil listrik yang memang perlu diteruskan.

Hal ini merespons adanya kritik yang dilayangkan oleh Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Anies menilai subsidi kendaraan listrik tidak tepat jika menyasar mobil pribadi, dia condong subsidi diarahkan ke kendaraan transportasi umum. 

Menanggapi itu, Moeldoko menegaskan kalau kebijakan subsidi sudah jadi jalan yang ditetapkan pemerintah.

"Jalan aja. Wong itu program pemerintah," kata dia saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) ini juga menegaskan kalau subsidi mobil listrik untuk mendorong pengembangannya. Baik itu kendaraan pribadi, maupun kendaraan untuk transportasi umun.

"Pemerimtah telah menyiapkam instrumen untuk pengembangan mobil listrik, (jadi) tetap jalan," tegas Moeldoko.

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk fokus membangun pemerataan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Tak hanya itu, Gobel juga meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya. 

"Subsidi untuk yang apa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgen, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?,” kata Rachmat Gobel, Senin (15/5).  

Politisi Partai NasDem tersebut mengutarakan hal itu kala menanggapi kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik dan subsidi untuk mobil listrik. Apalagi jumlah subsidi yang diberikan jumlahnya tak main-main, yakni Rp 7 juta untuk sepeda motor dan sekitar Rp25 juta hingga Rp80 juta untuk mobil.

Selain itu, pemerintah juga akan mengganti mobil dinas pejabat eselon I dan eselon II serta sepeda motor dinas dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Anggaran untuk tiap pembelian satu mobil listrik itu mencapai Rp966 juta. Sedangkan anggaran untuk motor listrik adalah Rp 28 juta per unit. Nilai total subsidi sepeda motor listrik untuk periode 2023-2024 mencapai Rp 7 triliun. 

Angka ini belum termasuk subsidi mobil listrik yang nilai subsidi per unitnya jauh lebih besar. Subsidi ini diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi polusi udara. Pada sisi lain, saat ini untuk pembelian mobil listrik harus antre berbulan-bulan. 

"Jadi sebetulnya tidak ada masalah demand di sini. Sehingga pemerintah sudah tak perlu turun tangan lagi. Pemerintah justru harus turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Politisi yang juga pengusaha asal Gorontalo itu mengatakan, para menteri yang menjadi pembantu presiden harus tegak lurus pada visi presiden. Ia pun meminta penggunaan APBN untuk digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat. 

"Kita harus jaga visi presiden yang sudah baik. Jangan ada yang belok-belok. Kita harus jaga APBN untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. APBN itu berasal dari pajak rakyat. Jadi harus Kembali ke rakyat," ucapnya.