Ukraina Tolak Proposal Perdamaian yang Diusulkan Prabowo di Shangri-la Dialogue

Liputan6.com, Kiev - Rencana perdamaian untuk mengakhiri Perang Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Sabtu 3 Juni 2023 telah ditolak oleh Ukraina.

Prabowo meminta pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia, yang berkumpul di pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura, untuk mengeluarkan deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan serta berbagai poin lainnya termasuk referendum dan zona demiliterisasi.

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, pada hari yang sama menolak rencana yang diajukan oleh Prabowo, menyebutnya sebagai proposal yang "aneh".

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Reznikov seperti dikutip dari France24 (3/6/2023).

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh ini," tambahnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, merespons usulan Prabowo dengan mengatakan, "Rusia telah melakukan tindakan agresi (hingga) menduduki wilayah Ukraina. Proposal gencatan senjata apa pun (justru hanya) akan memungkinkan Rusia untuk berkumpul kembali dan mengumpulkan kekuatan," kata Nikolenko seperti dikutip dari Reuters.

Terkait soal usulan referendum yang disebutkan Prabowo, Nikolenko merespons, "Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana. Rusia harus menarik diri dari wilayah Ukraina, dan Ukraina harus mengembalikan integritas teritorialnya di dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Tidak ada skenario alternatif." ujarnya dikutip dari The Guardian.

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk mengganggu serangan balik Ukraina," lanjut Nikolenko.

Menhan RI Prabowo mengusulkan sejumlah poin perdamaian Rusia-Ukraina meliputi: "penghentian segera permusuhan", gencatan senjata "pada posisi saat ini", zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB dan akhirnya "referendum di wilayah yang disengketakan" yang diselenggarakan oleh PBB.

Proposal Prabowo juga dikritik di dalam pertemuan Shangri-La Dialogue oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. "Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina, tetapi itu harus menjadi perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan diri," kata Borrell, mengomentari proposal Indonesia.