China Disebut Akan Bangun Fasilitas Penyadapan di Kuba, Begini Respons AS

Liputan6.com, Havana - China disebut telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Kuba untuk membangun fasilitas penyadapan elektronik di pulau itu. Laporan tersebut diungkap The Wall Street Journal.

Instalasi mata-mata semacam itu akan memungkinkan China mengumpulkan komunikasi elektronik dari Amerika Serikat (AS) bagian tenggara, yang menampung banyak pangkalan militer AS serta memantau lalu lintas kapal.

Sejumlah pejabat yang dikutip dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa kedua negara pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan, di mana China membayar Kuba beberapa miliar dolar atas izin pembangunan fasilitas tersebut.

AS segera merespons laporan tersebut.

"Kami sudah melihat laporannya. Itu tidak akurat," ungkap juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby seperti dilansir The Guardian, Jumat (9/6/2023), tanpa merinci apa yang menurutnya keliru.

Namun, Kirby mengakui bahwa AS memiliki kekhawatiran nyata terkait hubungan China-Kuba dan memantaunya dengan cermat.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan AS menuturkan, "Kami tidak mengetahui China dan Kuba mengembangkan stasiun mata-mata jenis baru."

Di Havana, Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Carlos Fernandez de Cossio membantah laporan tersebut, menyebutnya fabrikasi AS yang ditujukan untuk membenarkan embargo ekonomi puluhan tahun. Dia menegaskan bahwa Kuba menolak kehadiran seluruh militer asing di Amerika Latin dan Karibia.

Adapun juru bicara Kedutaan Besar China di Washington mengungkapkan, "Kami tidak mengetahui kasus ini dan akibatnya kami tidak bisa berkomentar sekarang."

Laporan ini muncul di tengah kesepakatan Washington dan Beijing untuk menjaga komunikasi demi menghindari eskalasi ketegangan, di mana kedua negara berseberangan dalam seluruh isu.

Senator Demokrat Bob Menendez, yang menjabat sebagai ketua komite hubungan luar negeri Senat, mengatakan bahwa jika laporan tersebut benar maka itu akan menjadi serangan langsung ke AS.

"Jadi, saya berharap pemerintah akan memikirkan bagaimana mereka akan bereaksi, jika itu benar," ujarnya.