UNESCO dan Koalisi Damai Ajak Masyarakat Komitmen dan Kolaborasi Demi Pemilu Damai 2024 di Indonesia

Kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan keberadaan Koalisi Damai mewakili suara masyarakat sipil sebagai partner strategis berbagai pihak dan forum konsultasi platform media sosial dan pemerintah.

"Koalisi Damai bertujuan untuk membangun relasi yang transparan dan dialog berkelanjutan dengan platform dan pemerintah untuk memastikan praktik moderasi konten dan kebijakan di Indonesia dibuat dengan berdasarkan pada pemahaman konteks lokal dan sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia. Koalisi Damai akan melakukan riset berbasis data, memperjuangan kebebasan berekspresi online, serta meningkatkan literasi digital dankesadaran publik terkait isu ini," kata Wijayanto, Ph.D, Ketua Presidium Koalisi Damai.

Valerie Julliand, UN Resident Coordinator untuk Indonesia menyampaikan, Koalisi Damai dapat memobilisasi jaringan dan keahliannya untuk memberikan masukan methodologi konkrit pemantauan konten berbahaya online, mendesain pemetaan risiko untuk daerah potensi konflik, dan mengusulkan penanganan kondisi emergensi pada platform dan penyelenggara pemilu.

Pertemuan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama terbuka untuk publik dan sesi kedua berlangsung tertutup. Sesi pertama Dr. Novi Kurnia Kepala Peneliti Center for Digital Society (CfDS) – Universitas Gajah Mada mewakili Koalisi Damai dan Michael Caster (Article 19) menyampaikan temuan penting dari riset yang dilakukan masing-masing lembaga terkait kerangka regulasi di Indonesia yang mengatur konten berbahaya, dinamika penggunaan sosial media, dan praktik moderasi konten yang berjalan saat ini di Indonesia.

Kedua riset tersebut mendapat dukungan dari UNESCO. Sesi kedua merupakan diskusi tertutup bersandar pada aturan Chatam House untuk membangun keterbukaan dan ruang bebas menyampaikan tantangan yang dihadapi dan memberikan masukan.

Wakil perusahaan teknologi, termasuk platform media sosial dan aplikasi perpesanan menyampaikan kesediaan untuk kolaborasi dengan Koalisi Damai untuk meningkatkan proses monitoring, peringatan dini dan mekanisme eskalasi peredaraan disinformasi dan ujaran kebencian di sosial media.

Untuk menyampaikan komitmen bersama tersebut, perwakilan lembaga menandatangani banner “Komitmen Bersama untuk Pemilu Damai 2024. Ke depan UNESCO akan memfasilitasi tindak lanjut terhadap para pihak dan memberi jalan pada inisiatif konkret yang mendukung kebebasan berekspresi dan akses informasi sebagai kebutuhan bersama.

UNESCO merupakan Lembaga khusus PBB yang memiliki mandate mempromosikan kekebasan berekspresi, akses terhadap informasi dan keselamatan jurnalis.

Sementara Koalisi Damai merupakan koalisi 12 organisasi yang memiliki perhatian pada demokratisasi dan moderasi ruang digital yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Center for Digital Society (CfDS)-Universitas Gajah Mada, Center for Strategic and International Studies (CSIS), ECPAT Indonesia, ICT Watch, Jaringan Gusdurian, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Mafindo, Southeast Asia Network for Freedom of Expression (SAFENet), Yayasan TIFA, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).