Jawaban Dubes AS soal Dana JETP USD 20 Miliar untuk Indonesia yang Tak Kunjung Cair

Sementara itu, pada kesempatan yang sama dalam konferensi pers di sela-sela peringatan hari kemerdekan ke-247 AS bersama Dubes Sung Y. Kim, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proses JETP sudah berjalan dengan baik.

"Dari pihak Indonesia kita sudah menyiapkan semua apa kewajiban dari Indonesia. Tinggal satu langkah lagi, yaitu bulan Agustus yakni timeline untuk disbursed atau financing untuk early retirement co-firing (pensiun dini PLTU) atau pembangunan green yang ada di pilot project di Sulawesi. Saya kira Amerika, Pak John Kerry dalam hal ini sangat mendorong kami," papar Luhut.

"Ambassador Kim juga telah menyampaikan bahwa sekretariat sudah dibentuk, sudah dikerjakan, dan dikerjakan oleh anak-anak Indonesia yang sangat profesional. Saya pikir sangat baik sekali karena mereka paham betul betapa pentingnya masalah JETP ini. Jadi Amerika maupun Indonesia sangat memahami (JETP)," imbuh Luhut.

Tanpa kita sadari, sambung Luhut, "JETP ini mendorong kita untuk membangun industri photovoltage dan juga nanti solar panel yang juga akhirnya bisa mengekspor green energy ke Singapura atau negara tetangga lain."

"Sekarang sedang berproses, saya kira ini dampak dari ini semua. Dengan demikian ke depan lokal konten tidak akan jadi masalah lagi, karena kita sudah punya industri sendiri. Jadi hilirisasi itu sedang berjalan dan kita berharap itu terus akan berkembang dan membawa kesejahteraan buat rakyat Indonesia," jelas Luhut.

"Dan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Amerika dan konsorsium JETP yang membantu kita," tegas Luhut.

Sebelumnya, diketahui Amerika Serikat disebut telah menyampaikan wacana pemberian USD$20 miliar untuk upaya menekan emisi karbon di Indonesia, termasuk melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ternyata, sejumlah proyek yang berkaitan dengan energi baru terbarukan juga jadi sasaran penggunaan dana tersebut.

Dana ini disalurkan melalui komitmen yang disebut Just Energy Transition and Partnership (JETP) yang lahir dalam Presidensi G20 Indonesia. Ini disebut jadi komitmen negara G20 dalam menekan emisi karbon di dunia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyebut beberapa sektor yang bakal dilirik penggunaan dana tersebut. Mulai dari pensiunkan PLTU hingga proyek pembangkit EBT.

"I think all above, semuanya. Karena itu bukan mauku ya, itu harapannya, kita mau fokus itu dulu, karena targetnya kan di power dulu, karena kan targetnya kan power sector emission ya," kata dia dalam Media Briefing JETP, di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Dia memang menegaskan untuk langkah awal, prioritasnya adalah untuk mendukung pensiun dini PLTU. Meski demikian, prosesnya akan dilakukan secara bertahap, dengan dana yang dikucurkan dari JETP juga per proyek pensiunan.

Selain itu, proyek yang bakal masuk kategori pendanaan dari JETP adalah co-firing PLTU. Sebut saja upaya pembangkit PLTU yang memanfaatkan hydrogen. Alasannya, ini jadi salah satu upaya yang masuk kategori menekan emisi karbon.

"Co-firing should be must masuk, jadi kalau mislakan ada yang bikin proyek untuk co-firing baik itu hydrogen, mau bikin hydrogen untuk co-firing misalnya, harusnya kita bisa mintain ya, karena itu part of the emission reduction," paparnya.

Secara umum, pihaknya kini tengah melakukan perencanaan lebih lanjut pasca wacana itu dilempar saat KTT G20 di Bali. Waktu penyusunan berbagai rencana teknisnya dilakukan dalam waktu 6 bulan sejak KTT G20 berakhir.

Dengan begitu, Rachmat belum bisa merinci proyek yang dimaksudnya. Termasuk, PLTU-PLTU mana saja yang lebih dulu dipensiunkan.

Selengkapnya di sini...

Di sisi lain, PT PLN (Persero) bakal mengakselerasi 522 proyek hijau yang dikolaborasikan investasinya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Jumlah tersebut meningkat tajam dari 163 proyek hijau yang saat ini dijalankan secara mandiri oleh PLN untuk transisi energi mencapai target net zero emission (NZE) di 2060.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menyampaikan, pemerintah telah bersepakat dengan negara-negara anggota G20 pada pertemuan KTT G20 di Bali, untuk mendorong transisi energi di Indonesia, melalui pemetaan proyek energi bersih yang akan dibiayai melalui skema JETP.

Untuk itu, pemerintah bersama dengan PLN dan Sekretariat JETP menggodok skema teknis dan finansial yang paling sesuai untuk menopang ketahanan energi nasional.

"Kita sudah deal, sudah sepakat, joint statement juga sudah disetujui. Saya berharap deliverable-nya itu adalah megawatt hour dan ton CO2 reduction. Jadi output inilah yang kami kejar di Kementerian ESDM sebagai hasil kesepakatan negara G20 melalui joint statement untuk implementasi JETP. Hal itu yang ingin saya ajak menjadi fokus di dalam diskusi hari ini," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (25/6/2023).

Dadan mengatakan, rancangan teknis dan finansial yang dirancang ini akan mengarah langsung untuk pembangunan rantai pasok energi hijau dalam negeri. Sehingga bantuan finansial yang disediakan JETP akan dimaksimalkan untuk penguatan industri hijau dan SDM lokal.

"Nantinya CIPP yang akan dihasilkan harus taktis dan workable, harus bisa dieksekusi baik dari sisi proyek maupun kebijakan. Kita mendorong supply chain energi hijau domestik, industrinya di kita, sumber daya manusianya juga terserap," kata Dadan.

Selengkapnya klik di sini...