Pertemuan Pertama Menteri Luar Negeri Perempuan se-Dunia, Menlu RI Retno Marsudi Ikut Serta

Liputan6.com, Ulaanbaatar - Pertemuan pertama para menteri luar negeri perempuan dunia digelar di Ulaanbaatar, Mongolia. Pertemuan itu dilaksanakan untuk membahas peran perempuan dalam berbagai isu global, seperti perubahan iklim, keamanan pangan, perdamaian dan keamanan.

Menghadiri pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Sabtu (1/7) mengatakan bahwa dalam pertemuan pertama menteri luar negeri perempuan, dia menyampaikan kerja sama konkret untuk memajukan agenda peran perempuan di sektor perdamaian dan keamanan. Dengan demikian, manfaatnya langsung dirasakan oleh perempuan dan oleh rakyat.

Ada empat usulan kerja sama yang diajukan Rento, antara lain meningkatkan partisipasi perempuan dalam diplomasi pencegahan konflik; proses perdamaian, dan resolusi konflik.

“Indonesia telah menginisiasi pembentukan Jaringan Perunding dan Mediator Perempuan Asia Tenggara pada 2019. Ini adalah jaringan pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara, dan jaringan ini telah menjadi bagian dari Aliansi Global dan Jaringan Mediator Perempuan Regional," kata Retno dalam konferensi pers virtual dari Ibu Kota Mongolia, Ulan Bator.

Menteri Luar Negeri Mongolia Battsetseg Batmunkh menjadi tuan rumah dalam pertemuan perdana yang dihadiri juga oleh Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna, dan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor.

Menanggapi pernyataan Indonesia itu, lanjut Retno, Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa atau OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) yang beranggotakan 57 negara menawarkan kerja sama untuk meningkatkan pelatihan dan jejaring kerja untuk para perundingan dan mediator perempuan.

Selain itu, dia juga mengusulkan pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia adalah kontributor terbesar kedelapan dalam pasukan perdamaian PBB. Jumlah perempuan Indonesia yang menjadi anggota pasukan perdamaian PBB sekarang naik menjadi 50 persen dari total kontingen Indonesia.

Kebijakan yang lebih ramah kepada perempuan dalam misi perdamaian PBB, kata Retno juga penting untuk terus diperjuangkan dalam forum PBB. Menlu juga menyerukan pemberdayaan ekonomi perempuan serta menebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Dia mencontohkan program Desa Perdamaian dari sebuah organisasi non-pemerintah asal Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi, sambil memberdayakan perempuan di bidang ekonomi.