Korea Utara Bela Diri Soal Uji Coba Rudal Balistik Antar Benua dan Salahkan AS atas Ketegangan Regional

Liputan6.com, Washington - Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song membela peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) yang dilakukan negaranya pada Rabu (12/7/2023). Pembelaan itu disampaikannya di forum Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (13/7), fenomena yang langka terjadi.

Kim Song menjelaskan kepada anggota DK PBB bahwa uji coba rudal Hwasong-18 tersebut adalah pelaksanaan yang sah dari hak Korea Utara untuk membela diri. Amerika Serikat (AS), menurutnya, telah meningkatkan ketegangan regional dengan ancaman nuklir dan pengerahan kapal selam bertenaga nuklir ke Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam 14 tahun.

Peluncuran Hwasong-18, tegas Kim Song, tidak berdampak negatif pada keamanan negara tetangga. Dia merujuk pada pernyataan otoritas Jepang yang menyebutkan bahwa ICBM yang diluncurkan pihaknya terbang dengan sudut curam dan mendarat di perairan terbuka di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Demikian seperti dilansir AP, Jumat (14/7).

Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Hwang Joon Kook membalas pernyataan tersebut dengan bertanya, "Bagaimana peluncuran ICBM dapat membuat negara tetangga merasa aman?"

Hwang Joon Kook menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal balistik memungkinkan Korea Utara memajukan teknologinya menuju tujuannya, yaitu memiliki gudang senjata nuklir.

Para diplomat di PBB menuturkan bahwa kemunculan Kim Song menandai pertama kalinya bagi seorang diplomat Korea Utara berbicara di DK PBB sejak tahun 2017.

Sesaat sebelum pertemuan, 10 anggota DK PBB termasuk AS, Jepang, dan Korea Selatan mengutuk uji coba ICBM Korea Utara dan menekankan bahwa itu merupakan peluncuran rudal balistik ke-20 tahun ini, secara terang-terangan melanggar sejumlah resolusi DK PBB yang melarang tes semacam itu.

Pernyataan dari 10 negara juga menyebutkan mereka tetap berkomitmen untuk berdiplomasi tanpa prasyarat. Namun, Kim Song tidak menyinggung soal dialog yang terhenti sejak 2018.

DK PBB memberlakukan sanksi pasca uji coba senjata nuklir pertama Korea Utara pada tahun 2006 dan memperketatnya selama bertahun-tahun dalam 10 resolusi, yang sejauh ini dinilai tidak berhasil mengekang program rudal balistik dan nuklir negara itu.

Resolusi sanksi terakhir diadopsi oleh DK PBB pada Desember 2017. Pada Mei 2022, Rusia dan China memveto resolusi yang disponsori AS, yang akan memberlakukan sanksi baru atas serentetan peluncuran ICBM.

Sejak saat itu, Rusia dan China, yang merupakan anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto telah memblokir setiap tindakan DK PBB terhadap Korea Utara, termasuk kecaman via media.