Reformasi Peradilan Israel: Parlemen Sahkan RUU yang Membatasi Kekuasaan Mahkamah Agung

Dalam langkah yang sangat tidak biasa, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa perubahan yang terburu-buru tanpa konsensus yang luas sama dengan erosi institusi demokrasi dan dapat merusak hubungan AS-Israel.

"Mengingat berbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi Israel saat ini, tidak masuk akal bagi para pemimpin Israel untuk terburu-buru – fokusnya harus pada menyatukan orang dan menemukan konsensus," kata Biden.

Biden menyampaikan keprihatinannya secara langsung kepada Netanyahu selama panggilan telepon pekan lalu dan kemudian dia memanggil kolumnis New York Times Thomas Friedman ke Oval Office untuk memperjelas sikapnya.

Berbicara setelah Knesset mengesahkan RUU tersebut pada Senin, Gedung Putih mengatakan, "Disayangkan bahwa pemungutan suara hari ini dilakukan dengan mayoritas sekecil mungkin."

Perdebatan sengit tentang reformasi peradilan Israel telah mengadu koalisi kelompok sayap kanan dan agama dengan bagian masyarakat Israel yang sekuler dan liberal, memicu protes terpanjang dan terbesar dalam 75 tahun sejarah negara itu.

Israel, yang tidak memiliki konstitusi tertulis dan tidak memiliki majelis tinggi parlemen, memiliki Mahkamah Agung yang relatif kuat, yang menurut para pendukung perubahan itu bermasalah. Pada saat yang sama, Mahkamah Agung adalah satu-satunya pengawas kekuasaan Knesset dan pemerintah karena cabang eksekutif dan legislatif selalu dikendalikan oleh koalisi pemerintahan yang sama.

Netanyahu dan sekutunya menyebut tindakan itu "reformasi" dan mengatakan mereka diharuskan untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan antara pengadilan, anggota parlemen, dan pemerintah. Bagian lain dari reformasi akan memberi koalisi Netanyahu lebih banyak kendali atas penunjukan hakim dan akan mencopot penasihat hukum independen dari kementerian pemerintah.

Kubu penentang menyebut reformasi sebagai "kudeta" dan mengatakan hal itu akan menjadikan Israel kediktatoran dengan menghapus pengawasan paling signifikan atas tindakan pemerintah. Mereka mengklaim Netayahu mendorong reformasi sebagai upaya melindungi diri dari kasus korupsi, di mana dia menghadapi tuduhan penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu sendiri menyangkal melakukan kesalahan.

RUU lain, yang sudah disahkan pada Maret, mempersulit perdana menteri yang sedang menjabat untuk dinyatakan tidak layak menjabat, membatasi alasan ketidakmampuan fisik atau mental dan mengharuskan perdana menteri sendiri, atau dua pertiga kabinet, untuk memilih deklarasi semacam itu.

Terlepas dari kemenangannya pada Senin, Netanyahu kemungkinan akan menghadapi lebih banyak tekanan atas reformasi peradilan.

Protes massal yang melanda Israel sejak reformasi pertama kali diumumkan pada Januari diyakini tidak akan berhenti. Pasalnya, setelah mendengar RUU disahkan, pengunjuk rasa di luar Knesset mulai berbaris dan meneriakkan, "Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah sampai menjadi lebih baik."