PM Swedia Akui Sangat Khawatir dengan Konsekuensi Pembakaran Al-Qur'an

Pemerintah Denmark dan Swedia mengakui bahwa mereka menyesalkan aksi pembakaran Al-Qur'an, namun tidak dapat mencegahnya karena dilindungi aturan kebebasan berbicara.

Sementara itu, Swedia menuduh negara lain seperti Rusia, memanipulasi krisis untuk merusak kepentingan dan usahanya bergabung dengan NATO.

"Di beberapa negara ada persepsi bahwa Swedia berada di balik aksi (pembakaran Al-Qur'an) atau membenarkan ini. Kami tidak seperti itu," ungkap Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom pada Kamis. "Ini adalah tindakan yang dilakukan individu, namun mereka melakukannya dalam kerangka undang-undang kebebasan berbicara."

Billstrom menuturkan bahwa dia telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Irak, Aljazair, dan Lebanon serta Sekretaris Jenderal PBB terkait krisis saat ini. Lebih lanjut, Billstrom mengungkapkan bahwa dia akan segera berbicara dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kami akan membahas masalah ini dan penting untuk ditekankan bahwa ini adalah isu jangka panjang - tidak ada perbaikan yang dapat dilakukan dengan cepat," ujar Billstrom.

Pemerintah Swedia menghadapi tindakan penyeimbang yang sulit dalam mempertahankan undang-undang kebebasan berbicara yang berjangkauan luas, sementara pada saat yang sama menghindari potensi penghinaan terhadap umat Islam.

Posisi tersebut kian dipersulit oleh Partai Demokrat Swedia yang anti-imigrasi, yang dukungannya membuat koalisi kanan-tengah tetap berkuasa, meskipun secara formal bukan bagian dari pemerintah.

Anggota Demokrat Swedia, yang merupakan partai sayap kanan terbesar, telah berulang kali memperingatkan tentang "Islamisasi" masyarakat Swedia dan menyerukan para imigran untuk mengadopsi nilai-nilai Swedia.