Aung San Suu Kyi Dipindah dari Penjara ke Gedung Pemerintah High-Level Myanmar, Taktik Baru Junta?

Aung San Suu Kyi telah dijatuhi hukuman 33 tahun penjara karena sejumlah tuduhan, termasuk korupsi, kepemilikan walkie talkie ilegal, dan pelanggaran pembatasan Virus Corona COVID-19.

Kelompok hak asasi mengecam persidangannya sebagai tipuan yang dirancang untuk menyingkirkan pemimpin populer itu dari politik.

Pada Juni 2022, setelah lebih dari setahun menjalani tahanan rumah di Naypyidaw, Aung San Suu Kyi dipindahkan ke kompleks penjara di bagian lain ibu kota.

Di sana dia tidak lagi diizinkan memiliki staf rumah tangga yang terdiri dari sekitar sepuluh orang dan pembantu yang dipilih militer, kata sumber kepada AFP pada saat itu.

Pengurungan di ibu kota yang terisolasi itu jauh dari tahun-tahun yang dihabiskan Aung San Suu Kyi di bawah tahanan rumah selama periode junta sebelumnya, di mana dia menjadi tokoh demokrasi yang terkenal di dunia.

Selama periode itu, dia tinggal di rumah tepi danau era kolonial milik keluarganya di pusat komersial Yangon dan secara teratur memberikan pidato kepada orang banyak di sisi lain tembok tamannya.

Aung San Suu Kyi tetap sangat populer di Myanmar, bahkan setelah citra internasionalnya dinodai oleh kesepakatan pembagian kekuasaannya dengan para jenderal dan kegagalan untuk membela minoritas Rohingya yang teraniaya.

Kendati demikian banyak yang berjuang untuk demokrasi telah membuang prinsip inti non-kekerasannya, memutuskan mengangkat senjata untuk mencoba dan secara permanen mencabut dominasi militer dari politik dan ekonomi negara.

Militer mengutip dugaan penipuan pemilih yang meluas selama pemilihan pada November 2020 sebagai alasan kudeta, yang memicu protes besar dan tindakan keras berdarah.

Jajak pendapat itu dimenangkan dengan gemilang oleh National League for Democracy/NLD (Partai Liga Nasional untuk Demokrasi) Aung San Suu Kyi, dengan pengamat internasional pada saat itu mengatakan sebagian besar bebas dan adil.

Setelah kudeta, banyak anggota senior NLD dipenjara atau bersembunyi.

Pada bulan Maret, komisi pemilihan junta Myanmar mengumumkan NLD dibubarkan karena gagal mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilu rancangan militer yang baru.

Junta belum mengumumkan tanggal untuk pemilihan baru yang katanya akan diadakan.

NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi akhirnya dibubarkan setelah menolak untuk mematuhi undang-undang baru yang ketat. Myawaddy TV yang dikendalikan junta militer mengatakan pada Selasa (28/3/2023) malam bahwa 40 partai politik, termasuk NLD, dibubarkan karena mereka melewati batas waktu pendaftaran pada hari yang sama.

Junta militer telah berjanji untuk mengadakan pemilu, meskipun langkah tersebut ditolak secara luas karena tidak memiliki kredibilitas.

Sekretaris komite eksekutif NLD wilayah Yangon Tun Myint mengatakan pada Selasa sore bahwa NLD tidak akan mendaftar ke otoritas pemilu karena badan tersebut dibentuk oleh dewan militer yang tidak sah.

"Untuk lebih jelasnya, setiap proses pemilu yang mengangkat kepala junta, Min Aung Hlaing, ke posisi Presiden Min Aung Hlaing melalui pemilu palsu tidak akan kami akui dan kami akan menentangnya dengan segala cara," ungkap Tun Myint seperti dilansir The Guardian, Rabu (29/3/2023).

"Tuntutan rakyat adalah menggulingkan kediktatoran militer, membangun demokrasi federal, dan memastikan tidak ada pengaruh militer dalam demokrasi Myanmar ke depan."

NLD meraih suara terbanyak dalam pemilu tahun 2020, namun junta militer menolaknya, merebut kekuasaan beberapa bulan kemudian, dan menahan Aung San Suu Kyi.

Junta militer menuding pemilu diwarnai kecurangan, namun klaim itu dibantah pengamat independen.

Undang-undang pendaftaran yang diberlakukan oleh junta mewajibkan partai nasional memenuhi sejumlah kriteria, termasuk merekrut 100.000 anggota dalam waktu 90 hari sejak pendaftaran hingga memiliki dana sebesar 40.000 pound sterling.