Kudeta Militer Niger: AS Perintahkan Evakuasi Parsial Staf Kedubesnya

Liputan6.com, Niamey - Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan evakuasi sejumlah staf dan keluarga dari kedutaan besarnya pasca kudeta militer Niger pekan lalu. Demikian dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri AS.

Niger merupakan sekutu kunci Barat dalam perang melawan pemberontak di kawasan. Kekuatan asing telah mengutuk kudeta militer tersebut karena khawatir hal itu dapat memungkinkan para militan merebut wilayah.

"Mengingat perkembangan yang sedang berlangsung di Niger dan karena sangat berhati-hati, Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan keberangkatan sementara personel pemerintah AS non-darurat dan anggota keluarga yang memenuhi syarat dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Niamey," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller seperti dilansir The Guardian, Kamis (3/8/2023).

Miller menambahkan bahwa Kedubes AS akan tetap buka untuk layanan darurat terbatas bagi warga AS dan pemimpin senior akan terus bekerja dari sana.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada presiden Niger terguling Mohamed Bazoum via telepon pada Rabu (2/8), AS tetap berkomitmen pada pemulihan pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

Pengumuman AS ini datang kurang lebih pada saat bersamaan di mana pemimpin pemberontakan menegaskan tidak akan mengembalikan roda pemerintahan kepada Bazoum, meski ada tekanan dari negara-negara tetangga.

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah memberlakukan sanksi terhadap Niger dan mengatakan dapat mengizinkan penggunaan kekuatan jika para pemimpin kudeta tidak memulihkan kepresidenan Bazoum dalam waktu sepekan sejak Minggu lalu. Blok tersebut mengirim delegasi ke Niger pada Rabu untuk bernegosiasi dengan para pemimpin kudeta.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Jenderal Abdourahamane Tiani mengatakan junta menentang sanksi dan campur tangan apapun dalam urusan dalam negeri Niger.

ECOWAS telah berjuang untuk membendung kemunduran demokrasi di Afrika Barat dan bersumpah bahwa kudeta tidak akan lagi ditoleransi setelah pengambilalihan militer di negara-negara anggota Mali, Burkina Faso dan Guinea, dan upaya kudeta di Guinea-Bissau, dalam dua tahun terakhir.

"Opsi militer adalah opsi terakhir yang ada di atas meja, pilihan terakhir, tetapi kita harus bersiap untuk kemungkinannya," kata Komisaris Urusan Politik, Perdamaian dan Keamanan ECOWAS Abdel-Fatau Musah.

"Ada kebutuhan untuk menunjukkan bahwa kita tidak hanya menggonggong tetapi juga bisa menggigit."

Tiani, mantan kepala pengawal Presiden Bazoum, telah menyatakan dirinya sebagai kepala negara Niger.