Mantan PM Pakistan Imran Khan Dilarang Berpolitik Selama 5 Tahun Akibat Korupsi

Imran Khan menyatakan bahwa ia tidak melanggar undang-undang apa pun dan menuduh militer yang kuat dan Perdana Menteri petahana Shehbaz Sharif berada di balik tuduhan korupsi yang "bermotivasi politik" untuk mencegahnya ikut serta dalam pemilihan yang dijadwalkan pada akhir tahun ini.

Sharif dan pihak militer menyangkal tuduhan-tuduhan itu.

Pemimpin PTI mengecam "keputusan prematur" yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, seraya mengatakan langkah tersbeut merupakan upaya pemerintah lainnya untuk mengeliminasi Khan dari lanskap politik Pakistan.

"Kami sangat yakin bahwa putusan kasus [korupsi] terhadap Imran Khan akan dibatalkan di pengadilan tinggi, atau di Mahkamah Agung," ujar Zulfikar Bukhari kepada VOA.

Dijemput dari Rumah dan Ditahan

Melansir laporan BBC, Sabtu (5/8), pengadilan di Islamabad memutuskan Imran Khan bersalah karena tidak menyatakan uang yang diperolehnya dari menjual hadiah negara. Dia menyangkal tuduhan itu dan mengatakan dia akan mengajukan banding. 

Hakim memerintahkan penangkapannya segera dan mantan PM Pakistan itu dijemput dari rumahnya di Lahore untuk ditahan.

Saat keputusan pengadilan diumumkan, kerumunan orang termasuk beberapa pengacara penuntut, mulai meneriakkan "Imran Khan adalah seorang pencuri" di luar gedung.

Laporan Associated Press menyebut, penangkapan mantan PM Pakistan Imran Khan di rumahnya di timur kota Lahore oleh polisi Pakistan merupakan kedua kalinya pemimpin oposisi yang populer itu ditahan tahun 2023 ini.

Sabtu pagi, pengadilan memvonisnya dalam kasus penyembunyian aset, menjatuhkan hukuman penjara yang bisa membuatnya dilarang berpolitik. Pengadilan Islamabad mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah menghukum Khan, dengan polisi di Lahore bergerak cepat untuk membawanya dari rumahnya ke ibu kota Pakistan.

Kasus korupsi ini merupakan pukulan baru bagi upaya Imran Khan untuk kembali berkuasa.

Imran Khan terpilih pada 2018, tetapi digulingkan dalam mosi tidak percaya tahun 2022 lalu.

Pada bulan Mei, Khan ditangkap karena tidak hadir di pengadilan seperti yang diminta. Dia kemudian dibebaskan, dengan penangkapan dinyatakan ilegal.

Sejak itu, partainya mendapat tekanan kuat dari pihak berwenang.

Banyak pejabat senior telah hengkang dari posisi dan ribuan pendukung telah ditangkap, dituduh terlibat dalam protes setelah penangkapan Khan.

Sejak penggulingannya dari kekuasaan dalam mosi tidak percaya di parlemen pada April 2022, Khan telah dihadapkan dengan lebih dari 150 kasus hukum, termasuk beberapa tuduhan korupsi, terorisme, dan menghasut orang untuk melakukan kekerasan atas protes mematikan pada Mei lalu yang diklaim membuat pengikutnya menyerang properti pemerintah dan militer di seluruh negeri.

Pengacara Imran Khan, Intezar Hussain Panjutha, mengatakan mereka akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut, menyebutnya sebagai kasus "korban politik".

"Imran Khan tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan mengatakan sisi ceritanya," kata Intezar Hussain Panjutha. "Kami ingin memberikan saksi untuk mendukungnya, tetapi dia tidak diberi kesempatan ini. Imran Khan tidak diberikan pengadilan yang adil."