Junta Militer Niger Akan Adili Presiden Bazoum atas Tuduhan Pengkhianatan

Liputan6.com, Niamey - Junta militer Niger mengklaim pada Minggu (13/8/2023) bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti untuk menuntut Presiden Mohamed Bazoum atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi. Bazoum dikudeta pada 26 Juli.

"Pemerintah Niger telah mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengadili presiden yang digulingkan dan antek-antek lokal serta asingnya di hadapan otoritas nasional dan internasional yang kompeten atas pengkhianatan tingkat tinggi dan merusak keamanan internal dan eksternal Niger," ungkap pernyataan Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air (CNSP) Niger seperti dilansir CNN, Selasa (12/8).

Tidak ada rincian lebih lanjut terkait tuduhan yang dimaksud.

Seorang warga mengatakan kepada AP bahwa dia yakin Bazoum bersalah.

"Kejahatan untuk pengkhianatan tingkat tinggi benar-benar pantas dia terima karena pria ini mengkhianati Niger dengan mencuri semua sumber daya Niger," kata warga Niamey Assan Zakite.

Sebelum kudeta militer, Niger yang terletak di jantung Sahel adalah salah satu dari sedikit negara demokrasi yang tersisa di wilayah tersebut.

Para pemimpin dari Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) menanggapi kudeta militer Niger dengan memberlakukan sanksi dan mengeluarkan ultimatum kepada junta militer yang berkuasa: mundur dalam waktu seminggu atau menghadapi potensi intervensi militer.

Namun, Mali, Burkina Faso, dan Guinea, tiga negara Afrika Barat lainnya yang semuanya baru saja mengalami kudeta militer, telah menyatakan solidaritas dengan junta militer Niger. Hal itu seketika meningkatkan momok krisis regional.

Pada Minggu, junta militer Niger mengklaim bahwa mereka bersedia untuk bertemu dengan perwakilan ECOWAS. Anggota delegasi Sheikh Abdullahi Bala Lau mengatakan bahwa "musyawarah yang bermanfaat" telah dilakukan.

"Kami menciptakan jalan di mana para pemimpin ECOWAS dan pemimpin Niger sekarang Jenderal Abdourahmane Tiani dan timnya memiliki tempat di sini di Nigeria atau di mana pun di Afrika Barat untuk duduk dan berdiskusi," kata Bala Lau. "Kami tidak menginginkan perang atau penggunaan kekuatan militer ... Kami adalah tetangga."