16 Agustus 2017: Malam Paling Berdarah Perang Narkoba Rodrigo Duterte di Filipina, 32 Orang Tewas

Rodrigo Duterte terpilih sebagai presiden satu tahun sebelumnya (2016) dengan platform populis untuk memberantas kejahatan. Ia berjanji akan mengirim para pengedar narkoba ke rumah jenazah, bukan penjara.

Dia mengatakan, dia "senang membantai" jutaan pengguna narkoba dan mengabaikan kematian anak-anak sebagai "kerusakan kolateral".

Mantan jaksa tersebut mengatakan dia dulu secara pribadi membunuh para penjahat ketika menjadi wali kota kota selatan Davao dan pernah melemparkan seorang tersangka dari helikopter.

Menurut data kepolisian, sejak Duterte menjadi presiden pada Juli tahun 2016, data pemerintah menunjukkan polisi telah membunuh 3.451 "individu terkait narkoba". Lebih dari 2.000 orang lainnya telah tewas dalam kejahatan terkait narkoba dan ribuan orang lainnya dibunuh dalam keadaan yang tidak terjelaskan.

Duterte telah mengakui kepolisian "rusak sampai ke intinya", tetapi telah berjanji untuk melindungi petugas yang membunuh tersangka narkoba dalam keadaan yang mencurigakan.

Dalam konferensi pers, Inspektur Polisi Romeo Caramat membela tindakan polisi, mengatakan kematian terjadi selama baku tembak, bukan eksekusi seperti yang sering dituduhkan oleh aktivis.

"Ada beberapa sektor yang tidak akan percaya pada kami," katanya, "tetapi kami terbuka untuk setiap penyelidikan. Yang bisa kami katakan adalah bahwa kami tidak memiliki kendali atas situasi ini. Sebisa mungkin, kami tidak menginginkan pertemuan berdarah ini."

Lawan politik Rodrigo Duterte telah mengajukan keluhan kepada Mahkamah Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC), menuduh presiden dan ajudan teratasnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan argumen bahwa mereka gagal mengatasi tuduhan penyalahgunaan kepolisian yang luas serta telah menjadi perhatian mereka.

Duterte menyambut baik keluhan ICC dan mengatakan dia bersedia untuk membusuk di penjara demi melindungi rakyat Filipina.

Pada Februari 2017, setelah ribuan pengguna dan pengedar narkoba tewas, presiden Duterte memerintahkan penghentian sementara dalam semua operasi berdarah tersebut. Hal itu membangkitkan harapan bahwa pembantaian akan berakhir.

Namun, penggerebekan berdarah pekan itu mengikuti serangan di sebuah kota di selatan Filipina pada 30 Juli, di mana petugas membunuh 16 orang, termasuk seorang wali kota.

Catatan polisi mengatakan petugas menyita 21 senjata api dan sekitar 100 gram (3,5 ons) sabu, salah satu bentuk methamphetamine.

Duterte yang kala itu berusia 72 tahun, yang tetap populer di dalam negeri, sebelumnya telah melawan setiap kritik internasional terhadap pembunuhan terkait pemberantasan narkoba tersebut.

Duterte bahkan telah memperingatkan Uni Eropa untuk tidak "bermain-main dengan kami" setelah parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyatakan "kekhawatiran serius atas laporan kredibel" bahwa polisi Filipina terlibat dalam pembunuhan di luar pengadilan, klaim yang sangat ditentang oleh petugas. Ia juga menyebut mantan presiden AS Barack Obama sebagai “son of a whore” atau anak pelacur.

Inggris lebih sedikit bersuara mengenai pembunuhan yang dilakukan Rodrigo Duterte untuk memberantas narkoba di negaranya, dan mengirimkan menteri perdagangan internasional, Liam Fox, untuk bertemu dengan Duterte pada April 2017. Ini sebagai bagian dari tur global untuk mencari kesepakatan pasca-Brexit dengan negara-negara di luar Uni Eropa.

Sementara Presiden AS saat itu, Donald Trump, berusaha memperkuat hubungan dengan Duterte, memuji dia atas "pekerjaan yang luar biasa" dalam kampanye anti-narkoba.

Setelah Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, bertemu dengan Duterte, presiden Filipina itu mengatakan Washington telah "sangat meredam" kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Rodrigo Duterte sering mengeluh tentang kelompok hak asasi manusia yang mengkritik dan merongrong kampanyenya. Pada Rabu 16 Agustus 2017, dia meminta mereka diselidiki, atau lebih buruk lagi. "Jika mereka menghalangi keadilan, tembak mereka," katanya.