Apa Harapan Dubes China untuk Pemilu 2024 di Indonesia?

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta, wacana atau kemungkinan penundaan Pemilu tidak lagi dimunculkan ke publik. Politikus Partai Nasdem itu khawatir, isu tersebut akan menjadi liar, khususnya menjelang Pemilu 2024.

"Jadi, enggak perlu kita mewacanakan terkait penundaan pemilu. Nanti isunya liar, apalagi misalnya nanti, oh, ada bencana, nanti macam-macam. Menurut saya, dalam situasi menjelang Pemilu 2024, walaupun misalnya untuk (pemilu) yang akan datang, jangan sampai nanti diinterpretasi lain," kata Saan dilansir dari Antara, Jumat (18/8/2023).

Ia menegaskan, penyelenggara Pemilu tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 dan perundang-undangan saat menghadapi kemungkinan pemilihan umum tertunda karena situasi darurat.

Menurut Saan, UUD Negara RI Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, cukup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu.

"Ya, nanti darurat kan agak susah, ya, agak bias nanti. Sudahlah, (tetap berpedoman pada) undang-undang yang terkait dengan pemilu, baik yang ada dalam Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Ya, sudah kita ikuti sekarang," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung, pentingnya membahas tentang kemungkinan pemilu tertunda karena situasi darurat.

Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya saat Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023 lalu.

"Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sekiranya menjelang pemilihan umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi; maka secara hukum, tentunya tidak ada presiden dan/atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk pemilu," kata Bambang Soesatyo.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi terkait kontestasi Pemilu 2024. Aboe mendukung pernyataan Jokowi bahwa kewenangan menentukan koalisi dan capres-cawapres adalah partai politik.

"Kita mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam Pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023 kemarin yang menegaskan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka yang menentukan Capres dan Cawapres adalah Partai Politik dan Koalisi Partai Politik, dan bukan kewenangan Presiden RI," ucap Aboe saat upacara HUT ke-78 RI, bertempat di lapangan DPP PKS, Jakarta, Kamis (17/8).

Aboe berharap Presiden Jokowi bersikap netral dengan tidak memihak salah satu paslon pada Pilpres mendatang.

"Sejalan dengan itu, kita berharap Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan mampu bersikap netral," tutur Aboe.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Jakarta masih menjadi pusat perhatian kontestasi politik pada Pemilu 2024.

"Pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di 2024, Jakarta akan jadi pusat perhatian, cermin politik nasional," kata Heru dalam amanatnya saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis )17/8/2023) seperti dilansir Antara. 

Heru tak merinci alasan mengapa Jakarta masih menjadi pusat perhatian dan cermin politik nasional, padahal mulai tahun depan, sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

​​​Selain itu, Heru juga meminta seluruh masyarakat Ibu Kota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan bersikap netral dalam situasi politik ini. Setiap warga Jakarta, kata Heru juga diharapkan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjaga situasi tetap kondusif menggunakan hak pilih dengan tanggung jawab dan menghindari tindakan provokatif yang dapat mengganggu ketertiban umum," ujar Heru.