Liputan6.com, Port Vila - Kepulauan Pasifik harus menjadi zona perdamaian. Hal itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka.
PM Rabuka menambahkan bahwa dia berharap persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan China di kawasan strategis tersebut tidak berkembang menjadi konflik militer.
Baca Juga
Menlu Sugiono: Indonesia Harap Semua Negara Dukung ASEAN Dorong Kerja Sama Kawasan yang Transparan dan Inklusif
Keistimewaan HMAS Adelaide, Kapal Australia Pembawa 1.000 Orang yang Bersandar di Indonesia
Kapal HMAS Adelaide dan HMAS Stuart Bersandar di Jakarta, Australia-RI Berkomitmen Ciptakan Stabilitas Kawasan
Hal tersebut disampaikan PM Rabuka setelah menghadiri pertemuan para pemimpin kepulauan Pasifik, di mana perubahan iklim dan keamanan regional mendominasi pembicaraan.
Advertisement
Pemimpin Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji dan Kaledonia Baru menggelar pertemuan di Vanuatu pada Kamis (24/8). Mereka belum mengumumkan secara terbuka deklarasi bersama mengenai keamanan regional yang ditandatangani pada pertemuan puncak itu, namun PM Rabuka mengatakan diskusi terfokus pada persaingan antara AS dan China di kawasan.
"Mereka mencoba mempolarisasi Pasifik menjadi kelompok mereka sendiri, jadi kita harus sangat yakin bahwa apapun yang kita lakukan, kita menyadari kebutuhan kolektif Pasifik untuk menjadi zona damai, zona wilayah non-blok," kata PM Rabuka melalui video yang dirilis pemerintah Fiji pada Jumat (25/8).
"Mudah-mudahan hal ini tidak berkembang menjadi konflik militer atau kecemburuan militer yang akan menyebabkan penumpukan kekuatan atau senjata militer di wilayah ini."
Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji dan Kaledonia Baru, yang berlokasi di Pasifik Selatan dan berperan penting selama Perang Dunia II, kembali menjadi pusat kontes geopolitik saat ini. Tengok saja bagaimana Kepulauan Solomon memiliki pakta pertahanan dengan China, Papua Nugini menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dengan AS, sementara pekan lalu Fiji menjadi tuan rumah konferensi para pemimpin pertahanan Indo-Pasifik bersama dengan AS, yang juga dihadiri oleh China.
Gonjang Ganjing Politik di Vanuatu
Sementara itu, di Vanuatu, Perdana Menteri Ishamel Kalsakau menghadapi reaksi politik karena menandatangani perjanjian keamanan dengan sekutu AS, Australia. Beberapa anggota parlemen khawatir hal itu akan membuat marah China, yang merupakan kreditor eksternal terbesar Vanuatu.
Terkait isu tersebut, Kalsakau terancam digulingkan.
PM Rabuka mengatakan bahwa kekhawatiran mengenai pembuangan limbah nuklir Fukushima yang dilakukan Jepang juga masuk dalam pembahasan. Di Fiji, demonstrasi diadakan di ibu kota, Suva, menentang kebijakan tersebut.
Â
Advertisement