Menlu Libya Najla Mangoush Dipecat Usai Bertemu Menlu Israel Eli Cohen

Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Dbeibeh memberhentikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Najla Mangoush setelah muncul laporan bahwa dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen.

Libya, yang merupakan penyokong kuat perjuangan Palestina, tidak mengakui Israel. Kabar pertemuan Najla dan Eli pun memicu protes di kalangan negara Arab.

Menlu Israel melukiskan pertemuan bersejarahnya dengan Najla merupakan langkah pertama dalam menjalin hubungan dengan Libya. Israel tengah gencar berupaya membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Arab dan mayoritas muslim yang tidak secara resmi mengakuinya.

Namun, Dewan Kepresidenan Libya menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel adalah tindakan ilegal. Sementara itu, ketua parlemen menuduh Najla melakukan pengkhianatan besar dan PM Abdul Hamid Dbeibeh merujuknya untuk diselidiki.

Pengumuman Israel bahwa perundingan dengan Libya telah berlangsung cukup mengejutkan, mengingat Israel tidak menjalin hubungan dengan Libya. Selain itu, pengakuan Israel juga dinilai terlalu rinci, yang diduga dimaksudkan untuk mengimbangi bantahan dari pihak Libya.

Israel mengakui bahwa pertemuan berlangsung di Roma, di mana Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menjadi tuan rumah.

Pada Senin (28/8/2023), seorang pejabat Israel mengatakan kepada BBC bahwa pertemuan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan bukan kebetulan, seperti yang diakui Kementerian Luar Negeri Libya.

Mengomentari isu ini, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menuduh Kementerian Luar Negeri Israel bertindak amatir dan tidak bertanggung jawab, serta melakukan kegagalan penilaian yang serius.

Benny Gantz, pemimpin oposisi Israel lainnya menuduh pemerintah Israel melakukan segala sesuatu demi PR (public relation) dan berita utama, tanpa tanggung jawab dan pikir panjang.

2 dari 2 halaman

Aksi Protes Pecah di Libya

Dalam pernyataannya pada Minggu, Menlu Eli mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan Najla pekan lalu dan mereka membahas potensi besar hubungan antara Israel dan Libya. Dia mengatakan bahwa mereka berbicara tentang bantuan Israel dalam masalah kemanusiaan, pertanian, pengelolaan air dan pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya, termasuk merenovasi sinagoge dan kuburan.

Bertentangan dengan pernyataan Menlu Eli, Kementerian Luar Negeri Libya mengatakan bahwa Menlu Najla membantah sengaja bertemu dengan perwakilan Israel, dengan mengatakan pertemuan yang terjadi di Kementerian Luar Negeri Italia tidak direncanakan.

Libya menegaskan pula bahwa interaksi tersebut tidak mencakup diskusi, perjanjian atau konsultasi apapun dan kementerian tersebut memperbarui penolakannya secara menyeluruh dan mutlak terhadap normalisasi dengan Israel.

Protes pecah di Tripoli dan beberapa kota lain menyusul berita pertemuan tersebut. Jalan-jalan diblokir, ban-ban dibakar, dan para demonstran mengibarkan bendera Palestina.

Libya telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun menyusul penggulingan Muammar Gaddafi. Negara tersebut terpecah antara pemerintah sementara yang diakui secara internasional di Tripoli dan pemerintah saingannya di wilayah timur.

Jenderal Khalifa Haftar dari Tentara Nasional Libya (LNA) menjalankan pemerintahan saingannya di kota pesisir timur Tobruk.

Pada Minggu (27/8) malam, Dewan Kepresidenan Libya meminta klarifikasi dari pemerintah atas apa yang terjadi. Dewan Kepresidenan menjalankan fungsi kepala negara dan bertanggung jawab atas militer.

Surat dari Dewan Kepresidenan Libya menegaskan bahwa pertemuan antara kedua menteri luar negeri tidak mencerminkan kebijakan luar negeri negara Libya, tidak mewakili konstanta nasional Libya, dan dianggap sebagai pelanggaran hukum Libya yang mengkriminalisasi normalisasi dengan entitas zionis.

Mereka juga meminta Dbeibah untuk menerapkan hukuman jika pertemuan itu terjadi seperti yang dilaporkan.

Israel Sahkan Larangan Operasional UNRWA, Akses Bantuan untuk Warga Palestina Terancam