Liputan6.com, Beijing - Masalah Laut China Selatan kembali membawa persoalan ke hubungan China dan negara-negara ASEAN. Filipina dan Malaysia melayangkan protes karena peta buatan China yang dinilai tidak mencerminkan kebenaran.
Dilaporkan VOA Indonesia, Jumat (1/9/2023), Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan melayangkan protes atas peta baru yang dirilis oleh China. Pasalnya, negara itu memperluas klaim wilayah kedaulatannya di Laut China Selatan.
Baca Juga
Peta yang dirilis pada Senin (28/8) tersebut menunjukkan garis berbentuk U yang mencakup sekitar 90% Laut China Selatan. Perairan itu telah menjadi salah satu sumber sengketa yang paling diperebutkan di dunia, dengan nilai perdagangan yang melaluinya mencapai lebih dari US$3 triliun setiap tahunnya.
Advertisement
Filipina pada hari Kamis (31/8) meminta China untuk “bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya” berdasarkan hukum internasional dan putusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Malaysia juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut.
Di sisi lain, China mengatakan bahwa garis itu sesuai dengan peta historisnya. Namun, tidak jelas apakah peta terbaru itu menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah mereka.
Garis berbentuk U milik China membentang sejauh 1.500 km di selatan pulau Hainan dan memotong Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
“Upaya terbaru China untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-24 Agustus 2023 diwarnai momen menarik. Seorang pria yang disebut merupakan penerjemah bagi Xi Jinping dihalang oleh staf keamanan saat bergegas mendekati...
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Rumit dan Sensitif
Sementara itu, Malaysia merilis pernyataan bahwa peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat atas Malaysia, dan negara itu “juga memandang Laut China Selatan sebagai masalah yang rumit dan sensitif.”
Peta terbaru itu berbeda dengan versi yang diserahkan oleh China ke PBB pada tahun 2009 mengenai Laut China Selatan, yang mencakup apa yang disebut “sembilan garis putus-putus”. Peta baru itu memiliki wilayah geografis yang lebih luas dan sepuluh garis putus-putus yang mencakup wilayah Taiwan – yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, mirip peta China tahun 1948. China sebelumnya pernah menerbitkan peta dengan garis putus-putus kesepuluh pada tahun 2013.
Ditanya mengenai isu peta itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Jeff Liu mengatakan Taiwan "sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat China". Dalam konferensi pers, ia juga mengungkapkan, “Tidak peduli bagaimana pemerintah China memutarbalikkan posisinya terhadap kedaulatan Taiwan, hal itu tidak akan mengubah fakta tentang keberadaan negara kami.”
Menurut laporan stasiun televisi pemerintah China Central Television pada hari Selasa (29/8), China saat ini tengah mengadakan “pekan kampanye kesadaran peta nasional.”
Advertisement
Sikap China
Ketika ditanya mengapa China merilis peta terbaru dengan sepuluh garis dan bukan sembilan garis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa Beijing tidak pernah ragu atas wilayahnya.
“Posisi China terhadap masalah Laut China Selatan selalu jelas. Pihak berwenang China secara rutin memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahunnya,” katanya dalam konferensi pers rutin.
“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat memandang hal ini secara obyektif dan rasional.”
Pada Kamis malam (31/8), Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan klaim China atas peta tersebut tidak bernilai dan melanggar hukum Vietnam serta hukum internasional.
Vietnam “dengan tegas menolak klaim apa pun di Laut Timur oleh China yang berdasarkan pada garis putus-putus,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pham Thu Hang yang merujuk pada Laut Cina Selatan, dalam sebuah pernyataan.
Dalam kesempatan terpisah, Pham Thu Hang mengatakan pihak berwenang Vietnam berupaya mengklarifikasi tuduhan nelayan Vietnam bahwa kapal
China menyerang kapal penangkap ikan mereka dengan meriam air pada awal pekan ini di Laut China Selatan, yang melukai dua nelayan Vietnam.
“Vietnam menentang penggunaan kekerasan terhadap kapal nelayan Vietnam yang memang beroperasi normal di laut,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Reuters.
India mengatakan pada Selasa (29/8) bahwa pihaknya telah mengajukan protes keras kepada China atas peta baru yang juga mengklaim wilayah India. Protes itu menambah ketegangan hubungan di antara kedua negara raksasa Asia tersebut.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.