AS Sebut Peta Baru China yang Kontroversial sebagai Klaim Palsu

Liputan6.com, Washington D.C - Amerika Serikat akan terus melawan "klaim maritim palsu" Beijing, kata John Kirby, koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk komunikasi strategis, sebagai tanggapan atas peta 2023 China yang baru dirilis.

Peta itu sendiri telah memicu kemarahan India, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Filipina.

Dalam wawancara dengan VOA, Kirby berbicara tentang harapan lawatan Presiden Joe Biden mendatang ke KTT G20 di New Delhi, diikuti dengan kunjungan ke Hanoi, tempat Amerika diperkirakan akan meningkatkan hubungan bilateral dengan Vietnam.

Dia juga meninjau keterlibatan Wakil Presiden Kamala Harris yang akan datang dengan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Indonesia.

"Kami telah sangat, sangat konsisten dalam mendorong kembali klaim maritim palsu RRT (China) ini. Peta ini tidak mengubah kebijakan tersebut. Tapi bukan hanya garis apa yang mereka gambar di peta. Ini tentang perilaku koersif mereka. Ini tentang cara mereka mengintimidasi tetangga [mereka] dan beberapa sekutu serta mitra kami di Indo-Pasifik, untuk mencoba memajukan klaim maritim palsu ini," kata Kirby seperti dikutip dari VOA, Sabtu (2/9/2023).

Masalah Laut China Selatan kembali membawa persoalan ke hubungan China dan negara-negara ASEAN. Filipina dan Malaysia melayangkan protes karena peta buatan China yang dinilai tidak mencerminkan kebenaran.

Dilaporkan VOA Indonesia, Jumat (1/9/2023), Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan melayangkan protes atas peta baru yang dirilis oleh China. Pasalnya, negara itu memperluas klaim wilayah kedaulatannya di Laut China Selatan.

Peta yang dirilis pada Senin (28/8) tersebut menunjukkan garis berbentuk U yang mencakup sekitar 90% Laut China Selatan. Perairan itu telah menjadi salah satu sumber sengketa yang paling diperebutkan di dunia, dengan nilai perdagangan yang melaluinya mencapai lebih dari US$3 triliun setiap tahunnya.

Filipina pada hari Kamis (31/8) meminta China untuk “bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya” berdasarkan hukum internasional dan putusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Malaysia juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut.

Di sisi lain, China mengatakan bahwa garis itu sesuai dengan peta historisnya. Namun, tidak jelas apakah peta terbaru itu menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah mereka.

Garis berbentuk U milik China membentang sejauh 1.500 km di selatan pulau Hainan dan memotong Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

“Upaya terbaru China untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina.

Sementara itu, Malaysia merilis pernyataan bahwa peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat atas Malaysia, dan negara itu “juga memandang Laut China Selatan sebagai masalah yang rumit dan sensitif.”

Peta terbaru itu berbeda dengan versi yang diserahkan oleh China ke PBB pada tahun 2009 mengenai Laut China Selatan, yang mencakup apa yang disebut “sembilan garis putus-putus”. Peta baru itu memiliki wilayah geografis yang lebih luas dan sepuluh garis putus-putus yang mencakup wilayah Taiwan – yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, mirip peta China tahun 1948. China sebelumnya pernah menerbitkan peta dengan garis putus-putus kesepuluh pada tahun 2013.

Selengkapnya...