WNI Yudi Saputra Hilang Saat Kerja Jadi Driver Uber Eats di Los Angeles

Beralih ke dalam negeri, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet membahas mengenai pentingnya penguatan kerja sama dalam perlindungan warga negara Indonesia. Khususnya, para WNI yang menjadi korban penipuan daring atau online scam.

Hal ini disampaikan saat Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan PM Kamboja Hun Manet di Istana Merdeka Jakarta, Senin 4 September 2023. Pertemuan dilakukan sebelum penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023.

"Bapak Presiden mengatakan dari Januari-Juli tahun ini, 777 kasus ditangani di Kamboja, 515 di antaranya terkait dengan online scam. Oleh karena itu Bapak Presiden menekankan pentingnya diperkuat kerja sama para penegak hukum," jelas Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebagaimana dikutip dari siaran pers, Selasa (5/9).

Selain itu, Jokowi dan PM Hun Manet juga membahas mengenai peningkatan kerja sama di bidang pertanian. Kerja sama ini dinilai pentinh karena menyangkut masalah ketahanan pangan.

"Ini adalah kerja sama yang strategis bukan hanya mengenai ekspor impor tetapi ini juga bicara mengenai masalah ketahanan pangan," kata Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan bahwa di dalam pertemuan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman pertanian antara Menteri Pertanian kedua negara.

"Di dalam diskusi juga kedua pemimpin Indonesia Kamboja bicara mendorong kerja sama antara BUMN Indonesia dengan BUMN Kamboja," tutur dia.

Seperti diketahui, kunjungan PM Hun Manet ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta merupakan kunjungan perdananya ke KTT sejak menjabat sebagai PM Kamboja pada 22 Agustus 2023.

"Ini adalah kunjungan PM Kamboja ke KTT yang pertama kalinya. PM Kamboja adalah PM yang baru," kata Menlu.

Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.