Update Gempa Maroko: Korban Tewas Jadi 2.946 Orang, Presiden Emmanuel Macron Redakan Ketegangan Pasca Bantuan Prancis Ditolak

Ketegangan antara Maroko dan Prancis meningkat bahkan sebelum gempa terjadi.

Maroko belum mengirimkan duta besarnya ke Prancis selama berbulan-bulan dan Macron sendiri telah membatalkan beberapa rencana kunjungan kenegaraan ke Rabat. Pemerintahan kolonial Prancis atas Maroko, yang berlangsung dari tahun 1912 hingga 1956, telah lama membayangi hubungan kedua negara.

Namun, Raja Maroko Mohammed VI diyakini menghabiskan sebagian besar waktunya di beberapa kediaman pribadinya di Prancis, memerintah dari sebuah istana dekat Paris atau sebuah rumah besar di dekat Menara Eiffel.

Sebuah sumber yang dekat dengan istana Kerajaan Maroko mengatakan reaksi terhadap pesan video Macron baik dari istana maupun kementerian luar negeri tidak mungkin terjadi.

"Di Maroko, kami tidak memerintah melalui Twitter," kata mereka. "Video ini mengolok-olok pemerintahan. Dia tidak punya hak untuk berbicara langsung dengan rakyat Maroko … Dia berusaha mencegah kontroversi lebih lanjut, namun kontroversi ini adalah kontroversi yang dia ciptakan dan bakar sendiri, dengan menggunakan media sosial."

Kontroversi seputar bantuan tidak hanya terbatas pada hubungan Maroko dengan Prancis. Awal pekan ini, Aljazair menyatakan bahwa mereka akan membuka wilayah udaranya agar bantuan kemanusiaan dapat mencapai Maroko.

Itu merupakan sebuah gestur besar setelah Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan tetangganya dua tahun lalu atas apa yang mereka sebut sebagai tindakan bermusuhan Maroko.

Beberapa hari kemudian, televisi pemerintah Aljazair menayangkan gambar petugas pertolongan pertama yang berbaris di landasan bandara militer dekat Kota Boufarik, siap menaiki tiga pesawat terdekat yang akan membawa bantuan ke Maroko.

Menteri Kehakiman Maroko Abdellatif Ouahbi mengatakan kepada saluran satelit Arab Saudi Al Arabiya bahwa Rabat akan menerima bantuan Aljazair, meskipun media Maroko kemudian mengklaim komentarnya disalahartikan dan membantah adanya dugaan bahwa Rabat akan menerima bantuan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Aljazair kemudian mengeluarkan pernyataan melalui kantor pers negara, "Pemerintah Aljazair telah memperhatikan tanggapan resmi Kerajaan Maroko, yang mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan kemanusiaan yang diulurkan oleh Aljazair."