Polandia Diguncang Skandal Visa, PM: Rusak Reputasi Sebagai Negara Demokrasi

Liputan6.com, Warsawa - Ketua majelis tinggi parlemen Polandia Tomasz Grodzki telah meminta pemerintah untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang meningkatnya skandal uang tunai untuk visa.

Laporan BBC yang dikutip Sabtu (16/9/2023) menyebut bahwa Tomasz Grodzki mengatakan isu ini merusak reputasi internasional negaranya sebagai negara demokrasi yang bertanggung jawab.

Sejauh ini pihak pemerintah Polandia hanya merilis sedikit rincian, namun laporan media mengatakan para migran membayar hingga USD 5.000 atau sekitar Rp76,8 juta masing-masing untuk mempercepat permohonan visa kerja mereka.

Tujuh orang telah didakwa sejauh ini, tetapi tidak satupun yang merupakan pejabat publik.

Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Piotr Wawrzyk dipecat pekan lalu menyusul tuduhan tersebut. Pemecatannya terjadi pada hari yang sama ketika Anti-Corruption Bureau (CBA) atau Biro Anti-Korupsi Polandia melakukan penggeledahan di kementerian luar negeri.

Direktur layanan hukumnya juga telah dipecat.

Kementerian tersebut, yang sedang menghadapi audit sehubungan dengan skandal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya akan mengakhiri semua kontrak bagi perusahaan outsourcing yang menangani permohonan visa sejak tahun 2011.

Anggota parlemen oposisi mengatakan sebanyak 250.000 visa untuk orang-orang dari Asia dan Afrika dikeluarkan secara tidak teratur oleh perusahaan outsourcing. Kendati demikian pihak pemerintah tidak setuju dengan angka ini dan mengatakan hanya beberapa ratus saja yang dikeluarkan.

"Siapa pun yang ingin pergi dari Afrika ke Polandia pergi ke kedutaan kami, membeli visa yang dicap di stan khusus, mengisi rinciannya dan berangkat! Kebijakan migrasi Law and Justice party (PiS) atau Partai Hukum dan Keadilan [partai yang berkuasa]," tulis Donald Tusk, pemimpin partai oposisi Civic Platform, di X (sebelumnya Twitter).