Dinilai Merusak Reputasi Raja Thailand, Aktivis Pro-Demokrasi Divonis 4 Tahun Penjara

Liputan6.com, Bangkok - Seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka Thailand divonis empat tahun penjara atas pidatonya selama protes yang menyerukan reformasi monarki negara itu.

Arnon Nampa, seorang pengacara hak asasi manusia, berada di garis depan gerakan protes yang meletus pada tahun 2020, ketika ratusan ribu orang turun ke jalan menyerukan perubahan ke arah demokrasi, termasuk peran Kerajaan Thailand.

Protes tersebut berujung pada diskusi terbuka dan belum pernah terjadi sebelumnya mengenai perilaku dan status monarki, sebuah topik yang sebelumnya dianggap terlarang untuk menjadi perdebatan publik.

Kerajaan Thailand dilindungi dari kritik dengan undang-undang lese majeste yang ketat, yang mana setiap penghinaan terhadap anggota monarki dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun.

Menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand (TLHR), sejak protes tahun 2020 yang menyerukan agar undang-undang tersebut dicabut, undang-undang yang sama telah digunakan terhadap setidaknya 257 orang, termasuk anak-anak. Para pengunjuk rasa telah dituduh atas berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari mengenakan pakaian mewah dan crop top yang dianggap menghina monarki, mengunggah di media sosial, dan menyebarkan kartun satir.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Arnon pada Selasa (26/9/2023) adalah yang pertama dari 14 kasus lese majeste yang dihadapinya. Dia meminta jaminan sementara dia mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan.

Ketika dia tiba di pengadilan pada Selasa, Arnon mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak menyesali "pengorbanan pribadi demi kebaikan yang lebih besar".

"Protes pemuda telah menciptakan sebuah fenomena yang telah mengubah Thailand hingga tidak bisa kembali lagi," kata Arnon, seperti dilansir The Guardian, Rabu (27/9). "Saya yakin bahwa masyarakat menjadi lebih percaya diri terhadap kebebasan dan kesetaraan mereka dan siap untuk mengubah negara menjadi lebih progresif."